INDEF Minta Importir Garam Wajib Serap Produksi Lokal demi Swasembada

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah didorong mewajibkan importir menyerap garam lokal yang telah memenuhi standar mutu dalam setiap kebijakan impor. Langkah tersebut dinilai penting agar impor tidak menekan produsen dalam negeri sekaligus mendukung target swasembada garam nasional pada 2027.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan kebijakan impor garam harus disusun berdasarkan neraca kebutuhan industri yang akurat dan hanya dilakukan untuk memenuhi spesifikasi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

"Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dorongan tersebut muncul di tengah target pemerintah meningkatkan produksi garam nasional dari 2,25 juta ton pada 2025 menjadi 2,5 juta ton pada 2026 sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada garam pada 2027. Namun, di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor garam industri (HS 25010093) sepanjang Januari–Mei 2026 mencapai sekitar 936 ribu ton atau naik 13,1% secara tahunan.

Menurut Rizal, peningkatan produksi dalam negeri harus diiringi kepastian pasar melalui kewajiban penyerapan garam lokal. Tanpa kebijakan tersebut, kenaikan produksi berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi petambak garam.

Ia menambahkan, prinsip kewajiban serap lokal sebenarnya pernah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2017. Namun, aturan itu dicabut melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2022 tanpa adanya regulasi pengganti yang mengatur mekanisme serupa secara komprehensif.

Selain itu, implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dinilai perlu dilengkapi instrumen pelaksanaan yang lebih konkret, termasuk menjadikan kewajiban penyerapan garam lokal sebagai syarat dalam pemberian izin impor.

Sementara itu, Ekonom Praxa Institute Hardy Hermawan menilai pemerintah juga harus memperketat pengawasan distribusi agar garam impor industri tidak masuk ke pasar konsumsi rumah tangga.

“Pastikan agar tidak ada kebocoran garam impor masuk ke pasar rumah tangga, termasuk melalui oplosan,” kata Hardy.

Ia juga meminta proses impor garam dilakukan secara transparan dan adil agar tidak menimbulkan distorsi di pasar maupun perlakuan khusus kepada importir tertentu.

“Pastikan proses impor garam berlangsung transparan, fair, dan bersih, tanpa ada pengistimewaan kepada pelaku tertentu,” ujar Hardy.