Catut Nama OJK, Satgas PASTI Hentikan Operasional Malahayati

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya (Malahayati) yang menawarkan jasa penyelesaian pinjaman online kepada masyarakat. Langkah ini diambil karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin resmi dari otoritas terkait.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto menjelaskan, dalam praktiknya, Malahayati menawarkan berbagai layanan, mulai dari konsultasi masalah pinjaman online, jasa penagihan utang, hingga program pengembangan dan penyaluran modal.

"Namun, dalam publikasinya, Malahayati diketahui menggunakan logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mengklaim telah berizin dan terdaftar, meski faktanya tidak demikian," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Salah satu modus yang ditawarkan adalah mengarahkan masyarakat untuk menutup utang pinjaman online dengan mengajukan pinjaman baru di platform lain. Perusahaan tersebut juga menjanjikan dapat menyelesaikan seluruh utang nasabah dengan imbalan jasa dari dana pinjaman yang dicairkan.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, Malahayati tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator lain, serta menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Menindak temuan tersebut, Satgas PASTI memerintahkan Malahayati untuk menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.

Selain itu, Satgas juga akan melakukan pemblokiran terhadap akses media sosial maupun tautan (URL) yang digunakan perusahaan hingga seluruh perizinan dipenuhi sesuai ketentuan.

Jika perintah penghentian tidak dipatuhi, Satgas PASTI menegaskan akan mengambil langkah hukum pidana sebagai bentuk penegakan aturan.

Satgas PASTI juga kembali mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap penawaran jasa penyelesaian pinjaman online, terutama yang mencantumkan logo instansi resmi seperti OJK.

Masyarakat diminta untuk selalu memastikan legalitas perusahaan sebelum menggunakan layanan keuangan, guna menghindari potensi kerugian akibat praktik ilegal.