PINISI, Pemerintah dan BI Perkuat Intermediasi Demi Pertumbuhan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI). Program ini menjadi langkah strategis memperkuat pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa peluncuran PINISI menjadi simbol sinergi lintas lembaga dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan peran intermediasi sektor keuangan.

“Penyelenggaraan program Percepatan Intermediasi Indonesia atau PINISI sebagai wujud sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga dalam acara Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Menurutnya, meskipun perekonomian global masih dibayangi konflik geopolitik dan ketidakpastian, kondisi domestik Indonesia relatif tetap terjaga. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih solid, seperti pertumbuhan ekonomi di atas 5%, inflasi yang terkendali, serta konsumsi domestik yang tetap kuat.

“Indonesia masih memiliki resiliensi yang kuat dan ruang untuk tumbuh tetap tinggi dan beberapa lembaga menilai probabilitas resesi Indonesia di bawah 5%,” katanya.

Airlangga menambahkan, penguatan intermediasi menjadi kunci untuk mendorong sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi industri, ketahanan pangan, manufaktur, hingga ekonomi digital. Selain itu, pembiayaan yang lebih inklusif juga diharapkan dapat mempercepat pengembangan UMKM dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan bahwa PINISI hadir sebagai platform kolaboratif untuk mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan ketersediaan dana, sekaligus mengatasi berbagai hambatan di lapangan.

“Itulah semangat yang ingin kita bangun melalui Kick Off PINISI sebagai platform strategi kekuatan komunikasi dan koordinasi untuk membangun optimisme sekaligus menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan dalam kita memberikan pembiayaan bagi perekonomian,” ujar Perry.

Ia menjelaskan, dunia saat ini dihadapkan pada perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan suku bunga tinggi di negara maju. Kondisi tersebut menuntut Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya dari sisi domestik.

“Oleh karena itu mari kita tingkatkan sinergi dan koordinasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia dalam menghadapi kondisi global yang tidak pasti,” katanya.

Perry juga menekankan pentingnya mendorong permintaan domestik melalui konsumsi dan investasi, serta memastikan kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di sektor perbankan dan dunia usaha.

Melalui PINISI, pemerintah dan otoritas terkait berharap intermediasi keuangan dapat lebih optimal sehingga aliran kredit dan pembiayaan dapat mengalir lebih cepat ke sektor produktif. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mempercepat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia maju.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran, pemerintah bersama Bank Indonesia menetapkan delapan fokus utama dalam program PINISI. Fokus-fokus ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat pembiayaan, tetapi juga untuk mengatasi berbagai kendala struktural yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

Pertama, PINISI difungsikan sebagai forum strategis guna membangun kepercayaan (building confidence) di kalangan pelaku usaha dalam mendorong perekonomian nasional.

Kedua, dilakukan penyelarasan kebijakan serta program strategis antar kementerian dan lembaga agar sejalan dengan arah kebijakan pembiayaan nasional.

Ketiga, program ini diarahkan untuk mengurai hambatan (debottlenecking) dalam intermediasi struktural, termasuk melalui fasilitasi temu bisnis (business matching) antar pelaku usaha.

Keempat, PINISI turut memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kelima, penguatan keuangan inklusif menjadi fokus penting dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan.

Keenam, pertukaran dan optimalisasi data intermediasi diperkuat sebagai landasan dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.

Ketujuh, inovasi digital terus didorong untuk mempercepat intermediasi sekaligus mendukung transformasi ekonomi digital.

Kedelapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui sinergi antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.