Akses Pindar di Lebaran 2026 Diminati Masyarakat, tapi Hanya Sedikit Lolos Seleksi

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat pertumbuhan peminjam ke platform pinjaman daring (pindar) tak begitu signifikan saat ramadan-Lebaran 2026. Lantaran, sistem seleksi kredit dilakukan semakin ketat.

Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar mengakui kenaikan jumlah peminjam cenderung tak banyak dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu alasannya, para calon peminjam dinyatakan tidak layak, meski permintaannya banyak.

"Tahun ini kenaikannya sangat kecil, yang apply cukup banyak namun yang lolos atas seleksi pada mesin analisa kelayakan kredit kami tidak banyak," kata Entjik saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (19/3/2026).

Dia mengatakan, pada periode tersebut terdeteksi banyak calon peminjam baru yang mulai mengakses. Sayangnya, pengetatan standar risiko yang dilakukan perusahaan menjadikan penimjam tak lolos seleksi.

"Terutama new borrower banyak yang ditolak hal ini karena kami meningkatkan Risk Control berbasis AI yang semakin ketat," tegas dia.

Sementara itu, sektor peminjaman multiguna menjadi sektor yang paling disasar selama ramadan-Lebaran 2026. "Sektor yang meningkat lebih banyak pada sektor multiguna terutama pada masyarakat ultra mikro para pengusaha kecil terutama Industri rumahan," jelas Entjik.

Gerakan Gagal Bayar Jadi Tantangan

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkap tantangan industri pinjaman daring (pindar) di Tanah Air. Ternyata, gerakan gagal bayar (galbay) masih membayanginya.

Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia Sembiring mengungkapkan, aspek literasi keuangan menjadi penting. Masih banyak orang yang belum bisa dengan bijak mengelola pinjamannya.

"Kami juga edukasi untuk memastikan bahwa, jangan terkena tadi ada galbay, gerakan galbay," ujar Yasmine di FEB Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.

Galbay merupakan gerakan sekelompok orang yang dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajiban atau utangnya ke pindar. Yasmine mengatakan hal ini masih terus menjadi tantangan serius di industri tersebut.

"Itu challenge-nya memang selain noises orang gak ngerti pindar-pinjol, sekarang pun ada gerakan, namanya gerakan galbay tadi, gerakan galbay itu juga kami sedang edukasi untuk para pengguna kami, untuk jangan sekali-sekali menggunakan itu," tutur dia.

"Termasuk edukasi kami adalah untuk mengatakan bahwa sekarang dengan masuknya SLIK, catatan keuangan mereka, rapor keuangannya akan terlihat, dan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, malah akan jadi backfire," sambung dia.

Sebelumnya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat ratusan aduan masuk ke kanal resmi pengaduan asosiasi tersebut. Mayoritas, aduan ternyata soal keluhan pinjaman online atau pinjol ilegal.

Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia Sembiring mencatat, ada 200 laporan setiap hari yang masuk ke Jendela AFPI, kanal aduan resmi asosiasi bagi 90 entitas pinjaman daring (pindar). Sayangnya, paling banyak masih mengeluhkan soal pinjol ilegal, yang tidak ada kaitannya dengan asosiasi.

"Jadi yang masuk ke contact center kami, 80% itu salah kamar kita bilang. Dia melapor ke kami, mohon bantuan kami untuk di follow up, tapi bukan Pindar yang berizin, masih masuk ke Pinjol (ilegal)," ungkap Yasmine di FEB Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Rabu (25/2/2026).