3 ASN Sukabumi Dipecat, Ini Pelanggarannya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat kepada lima aparatur sipil negara.

"Dari lima ASN yang menerima sanksi berat itu, diketahui empat orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu lainnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," kata Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, Selasa (30/6/2026).

Tiga orang PNS dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri, sedangkan satu PNS lainnya diturunkan ke jabatan yang lebih rendah.

Satu ASN berstatus PPPK dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja melalui pemberhentian dengan hormat.

BKPSDM menyebut hukuman disiplin berat dijatuhkan atas pelanggaran serius, mulai dari ketidakhadiran tanpa keterangan dalam jangka waktu yang lama, pelanggaran kode etik berupa tindakan amoral, hingga penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

"Alasannya bervariasi, mulai dari indisipliner, penyalahgunaan wewenang, sampai tindakan amoral," jelasnya.

Instansi tersebut berkomitmen menjaga asas kerahasiaan dan nama baik satuan kerja asal para pegawai, sehingga rincian mengenai dinas atau unit tempat kelima ASN tersebut bertugas tidak dipublikasikan.

Penindakan dilakukan sepanjang semester pertama tahun 2026, terhitung sejak Januari hingga Juni.

Penerapan sanksi merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Penerapan sanksi tanpa pandang bulu ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang unggul, berintegritas, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Selain menangani pelanggaran disiplin, BKPSDM juga tengah memproses sejumlah laporan permohonan izin perceraian yang diajukan ASN.

Permohonan tersebut tercatat sepanjang periode Januari hingga pertengahan 2026 dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Melalui tindakan tegas ini, BKPSDM berharap dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi agar senantiasa menjaga integritas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Ganjar.