Menteri PKP Maruarar Sirait Bakal Bertemu Dedi Mulyadi Bahas Izin Rusun Subsidi Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pertemuan untuk membahas izin pembangunan rusun subsidi Meikarta.

Lantaran, karena lahan tersebut bersebelahan dengan area persawahan. Ia menegaskan lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Untuk memastikan kejelasan status lahan, Ara mengaku akan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Rabu, 21 Januari 2026 atau Kamis, 22 Januari 2026.

"Saya akan ketemu dengan Pak Dedi Mulyadi untuk verifikasi,” ungkapnya saat kunjungan dua lahan rumah susun subsidi di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Ara juga menilai titik kedua relatif lebih jauh dari kawasan industri dan minim akses transportasi umum. Ia berharap rusun subsidi yang dibangun nantinya dapat dijangkau oleh penghuni hanya dengan berjalan kaki. Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan fasilitas pendukung di sekitar lokasi. 

"Saya minta dipetakan nanti berapa jauh ke tempat ibadah, berapa jauh ke sekolah, berapa jauh ke pasar, berapa jauh ke rumah sakit, dan akses transportasinya,” tuturnya.

Titik pertama berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, sekitar 550 meter dari Gerbang Tol Cibatu. Berdasarkan pantauan di lapangan, lahan tersebut masih kosong tanpa bangunan dan telah tersedia akses jalan yang bisa dilalui dua mobil. Ara, sapaan Maruarar Sirait, menilai lokasi ini cukup strategis karena jaraknya relatif dekat dengan kawasan industri. 

"Kalau titik yang pertama tadi lebih dekat ya, sekitar 2 kilometer dari kawasan industri. Kalau jalan kaki sekitar 20–30 menit,” ujarnya.

Selanjutnya, Ara meninjau titik kedua yang berjarak sekitar 3,1 kilometer dari titik pertama. Lokasi ini berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, tepatnya di area Central Park Meikarta di pinggiran Danau Meikarta. Kondisi lahan di titik kedua berada di area yang lebih tinggi dan sedikit menanjak dibandingkan jalan di sekitar danau. "Kalau dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer,” sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan persiapan lahan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta, Cikarang. Ada dua titik yang akan menjadi lahan pembangunan

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, kedua titik lahan masing-masing seluas 10 hektare. Rencananya, pembangunan 18 tower akan berjalan di kedua lahan.

"Karena nanti itu kalau 10 hektare bisa (bangun) 18 tower ya,” katanya saat mengunjungi dua titik lahan tersebut, di Meikarta, Sabtu (17/1/2026).

Maruarar menyampaikan, pihaknya akan menyesuaikan rencana tersebut dengan regulasi. Agar, segala fasilitas yang diinginkan bisa terbangun bersama.

"Nanti kita cek aturannya bisa berapa ke atas. Satu tower bisa berapa unit ya, sehingga sedapat mungkin fasilitas itu juga ada di tempat itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun (rusun) subsidi.  Selain itu, pihaknya juga akan mengundang pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan mengenai rusun subsidi pada Rabu, 14 Januari 2026.

“Ya, tadi kita sudah bahas, tadi saya sudah minta data dari Perumnas ada di mana saja, dari pengembang-pengembang swasta punya lokasi di perkotaan di mana saja. Salah satunya di Meikarta,” kata Ara dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2026.

Maruarar akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.

Pihaknya akan kembali mengundang para pengembang rusun subsidi dan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas mengenai rusun subsidi pada Rabu 14 Januari 2025.

"Pada hari Rabu malam saya undang lagi ke kantor (Kementerian PKP) jam sembilan malam. Kita lihat kesiapannya ya. Kita lihat kesiapannya, tapi salah satunya di Meikarta," ujar dia.

Kementerian PKP kemudian melakukan kajian kenapa hal itu tidak bisa dilaksanakan, karena sebetulnya aturannya sudah ada tapi tidak dilaksanakan, jadi kementerian melihat terkait dengan harga yang bisa dibiayai oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kementerian PKP sudah membuat konsep rusun subsidi dan saat ini dalam proses tentu setiap kebijakan harus dibicarakan dengan seluruh pemangku kepentingan yang akan ikut dalam keputusan menteri PKP tersebut.