Rebutan Greenland: Ambisi Donald Trump, Ancaman NATO, dan Incaran Mineral Langka di Arktik

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan geopolitik kembali mencuat setelah Senator Amerika Serikat (AS) Ruben Gallego mengumumkan rencana pengajuan resolusi untuk mencegah Presiden Donald Trump menggunakan kekuatan militer terhadap Greenland. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya pernyataan Trump terkait pentingnya wilayah Arktik tersebut bagi kepentingan strategis dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Melalui unggahan di media sosial X pada Selasa, Gallego senator Partai Demokrat asal Arizona menilai pernyataan Trump bukan sekadar omong kosong. Ia menegaskan perlunya langkah pencegahan sebelum kebijakan luar negeri AS kembali memicu konflik internasional yang berdampak luas.

“Trump memberi tahu kita dengan jelas apa yang ingin ia lakukan. Kita harus menghentikannya sebelum dia menyerang negara lain secara sepihak,” tulis Gallego dikutip dari CNBC, Rabu (14/1/2026)

Ia menambahkan bahwa resolusi yang diajukannya bertujuan memastikan tidak ada penggunaan dana negara untuk aksi militer terhadap Greenland.

“Tidak ada lagi perang abadi,” tegasnya.

Isu Greenland kembali menjadi perhatian setelah Trump, dalam wawancara dengan majalah The Atlantic akhir pekan lalu, menyebut wilayah tersebut sebagai aset penting bagi pertahanan AS.

Ia bahkan menyatakan bahwa Denmark, yang secara administratif menaungi Greenland, dinilai tidak mampu menjamin keamanan wilayah itu secara optimal.

“Kita membutuhkan Greenland dari sudut pandang keamanan nasional,” ujar Trump. Menurutnya, posisi strategis Greenland di kawasan Arktik memiliki nilai penting di tengah meningkatnya pengaruh Rusia dan Tiongkok di wilayah tersebut.

Pernyataan tersebut memicu kekhawatiran di kalangan legislator AS maupun sekutu Amerika. Pada Senin, Gallego secara resmi mengajukan amandemen terhadap RUU Alokasi Anggaran Pertahanan Senat guna melarang penggunaan dana militer untuk operasi apa pun terhadap Greenland.

Dari sisi Gedung Putih, seorang juru bicara menyatakan bahwa Trump meyakini warga Greenland akan lebih terlindungi jika berada di bawah perlindungan Amerika Serikat, terutama menghadapi ancaman keamanan modern di kawasan Arktik. Namun, pernyataan itu juga menegaskan komitmen presiden untuk menjaga perdamaian jangka panjang, baik di dalam maupun luar negeri.

Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di sektor bisnis global. Greenland dikenal memiliki cadangan sumber daya alam strategis, termasuk mineral tanah jarang yang krusial bagi industri teknologi, energi terbarukan, dan pertahanan.

Ketidakpastian geopolitik berpotensi memengaruhi iklim investasi serta stabilitas perdagangan di kawasan Arktik.Pemerintah Denmark dan Greenland pun bereaksi cepat.

Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menyatakan bahwa pihaknya bersama Denmark telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk membahas pernyataan Amerika Serikat terkait Greenland.

Namun, menurut Motzfeldt, permintaan dialog tingkat tinggi sepanjang 2025 belum membuahkan hasil konkret.

Di sisi lain, perbedaan pandangan juga terlihat di internal Partai Republik. Senator Lindsey Graham dari Carolina Selatan menyatakan bahwa peningkatan kehadiran AS di Greenland memang diinginkan banyak pihak untuk menyeimbangkan pengaruh Rusia dan Tiongkok di Arktik. Meski demikian, ia menilai persoalan tersebut masih berkaitan dengan bentuk hubungan hukum yang akan ditempuh.

Sementara itu, Senator Chris Murphy dari Partai Demokrat Connecticut memperingatkan potensi dampak serius terhadap NATO. Menurutnya, jika Amerika Serikat sampai menyerang wilayah yang merupakan bagian dari aliansi, kepercayaan antaranggota NATO bisa terguncang.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen pun menegaskan bahwa Greenland bukan untuk diperjualbelikan. Ia mengingatkan bahwa Denmark dan Greenland merupakan bagian dari NATO dan telah memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat yang memberikan akses luas tanpa harus menggunakan ancaman militer.