SSCASN Resmi Buka Pendaftaran PPPK KemenHAM 2025, Cek Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui laman SSCASN yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Melalui sistem SSCASN, KemenHAM menyediakan total 500 formasi PPPK yang tersebar di unit kerja pusat serta 38 kantor wilayah di seluruh Indonesia. Pembukaan seleksi ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan di bidang hak asasi manusia.

Kesempatan tersebut terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman kerja sesuai jabatan yang dilamar. Pemerintah menegaskan, pelamar hanya diperbolehkan memilih satu jabatan dan satu unit kerja penempatan melalui akun SSCASN masing-masing.

Pendaftaran PPPK KemenHAM 2025 telah dibuka sejak 7 Januari dan akan berlangsung hingga 23 Januari 2026. Informasi resmi terkait tahapan seleksi hanya diumumkan melalui sscasn.bkn.go.id dan kanal resmi KemenHAM.

Dalam pengadaan PPPK tahun ini, KemenHAM membuka lima jabatan dengan total 500 formasi. Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama menjadi yang terbanyak dengan 242 formasi, ditempatkan di unit pusat maupun kantor wilayah.

Selain itu, tersedia formasi Perencana Ahli Pertama sebanyak 82 formasi, Penata Layanan Operasional 108 formasi, Pengelola Layanan Operasional 66 formasi, serta Apoteker Ahli Pertama sebanyak dua formasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Formasi tersebut tersebar di berbagai unit strategis, mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, hingga Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Melalui sistem SSCASN, pelamar diwajibkan mengunggah dokumen administrasi secara lengkap, mulai dari surat lamaran bermaterai, surat pernyataan, surat keterangan pengalaman kerja, e-KTP, ijazah, transkrip nilai, hingga dokumen pendukung sesuai jabatan yang dipilih.

KemenHAM menetapkan sejumlah persyaratan umum bagi pelamar PPPK 2025. Di antaranya berusia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun saat pendaftaran, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah dipidana penjara dua tahun atau lebih.

Pelamar juga wajib memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun sesuai bidang jabatan yang dilamar dan tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, PPPK aktif, anggota TNI, maupun Polri. Seluruh proses seleksi ditegaskan tidak dipungut biaya.

Seleksi PPPK KemenHAM 2025 diawali dengan seleksi administrasi melalui SSCASN. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN, dilanjutkan seleksi kompetensi teknis tambahan.

Pelaksanaan CAT BKN dijadwalkan pada 11–17 Februari 2026, sementara pengumuman hasil akhir direncanakan pada 11 April 2026. KemenHAM mengimbau pelamar waspada terhadap penipuan dan selalu merujuk informasi resmi dari SSCASN.