Liputan6.com, Jakarta - Suasana rapat pemulihan pascabencana di Aceh mendadak mencair ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) menanggapi pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pascabencana di wilayah Sumatera.
Dengan nada santai, Purbaya mengaku baru mengetahui bahwa proyek tersebut ternyata menyisakan persoalan utang. Momen itu terjadi dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah.
Duduk bersebelahan, Purbaya dan Maruli terlibat dialog ringan yang mengundang tawa peserta rapat, meski topik yang dibahas sejatinya cukup serius.
Advertisement
"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," kata Purbaya dalam Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencanan dengan K/L daerah terdampak, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menegaskan selama ini Kementerian Keuangan berada di posisi “belakang layar” dalam urusan pembiayaan bencana. Ia mengaku berasumsi semua berjalan lancar karena mekanisme pendanaan selalu melewati satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Candaan berlanjut saat Purbaya menanyakan jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli pun menjawab singkat namun mengundang gelak tawa, menyebut bahwa jaminannya adalah “tentara”. Suasana rapat pun sejenak berubah ringan.
"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?" tanya Purbaya kepada Maruli.
"Ya tentara, Pak," jawab Maruli.
Penyaluran Dana Darurat Bencana
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5458493/original/091078100_1767081170-IMG-20251230-WA0009.jpg)
Di balik canda tersebut, Purbaya memaparkan langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah atas arahan Presiden. Salah satunya adalah percepatan penyaluran dana darurat senilai Rp 268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak, dengan skema bantuan langsung ke daerah.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikelola BNPB. Hingga pertengahan Desember, BNPB telah mengajukan tambahan dana Rp 1,4 triliun, termasuk Rp 650 miliar khusus untuk bencana di Sumatera. Purbaya mengaku sempat memperkirakan kebutuhan dana akan lebih besar dari angka tersebut.
"Jadi, dana siap pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang dianggarin asli BNPB-nya. Tapi mereka sudah minta tambahan ke kami Rp 1,4 triliun. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar Rp 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka," ujarnya.
Advertisement
Sisa Dana Darurat Bencana
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5458434/original/093626800_1767079627-IMG-20251230-WA0007.jpg)
Saat ini, kata Menkeu Purbaya, masih tersedia dana siap pakai sebesar Rp1,51 triliun. Ia menegaskan, jika BNPB segera mengajukan pencairan untuk pembayaran utang pembangunan jembatan, dana bisa cair secepatnya bahkan keesokan hari.
"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajar ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujarnya.
Pemerintah pusat, kata dia, siap memproses pencairan secepat mungkin bahkan dalam hitungan hari selama administrasi dipenuhi.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9310889/original/017316800_1785380146-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-07-30T095434.257.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9312077/original/024885800_1785478974-indomaret.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9316854/original/006178900_1785992062-Screenshot_2026-08-06_113022.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9316905/original/064384100_1785995980-cek_fakta_luhut.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5458502/original/016693200_1767081187-IMG-20251230-WA0008.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/7898267/original/021588900_1780727716-images.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5523300/original/073953200_1772800710-IMG_0778.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8630196/original/049757800_1782628026-WhatsApp_Image_2026-06-28_at_12.58.06.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5552785/original/012827200_1775829006-Kereta_Cepat_Whoosh.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8630196/original/049757800_1782628026-WhatsApp_Image_2026-06-28_at_12.58.06.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5552785/original/012827200_1775829006-Kereta_Cepat_Whoosh.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9305868/original/084134900_1784806171-email-attachment_2026_07_23_ariefhakim-at-klyid_menkeu-purbaya-belum-tentukan-pfii-berdiri-di-lahan-bumn_1000385986.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5493434/original/019263400_1770214265-1000225262.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5383135/original/032012200_1760622391-IMG_8063.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9297481/original/076891500_1784094342-Menteri_Keuangan__Menkeu__Purbaya_Yudhi_Sadewa-15_Juli_2026a.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9316341/original/040280100_1785922180-IMG_6271.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8630198/original/059442900_1782628026-WhatsApp_Image_2026-06-28_at_12.58.05.jpeg)