Transisi Energi Dijanjikan Ciptakan Jutaan Pekerjaan, Buruh Tagih ke Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah masifnya agenda transisi energi dan dekarbonisasi industri, suara buruh justru masih belum terdengar lantang. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menilai bahwa kelompok pekerja menjadi pihak paling terdampak, namun paling sedikit dilibatkan dalam perumusan kebijakan nasional terkait iklim dan energi.

“Pemerintah sangat sedikit melibatkan serikat buruh untuk ikut bersama-sama memikirkan, sebenarnya ini dekarbonisasi perlu nggak melibatkan serikat buruh, atau perlu nggak mereka ikut dalam proses ini?” jelas Elly dalam forum Media Luncheon bertema Dekarbonisasi Industri dan Tantangan Buruh dalam Adaptasi Dunia Kerja, yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, dikutip Rabu (23/7/2025).

KSBSI sendiri telah menjadikan isu perubahan iklim dan just energy transition sebagai agenda prioritas sejak beberapa tahun terakhir.

“Fokus kami saat ini, nomor satu sejak beberapa tahun yang lalu adalah di climate change dan just transition, atau just energy transition. Dan kami melakukan beberapa peningkatan kapasitas bagi para pekerja yang masih bekerja saat ini di perusahaan masing-masing,” kata dia. 

Meski demikian, ia menyayangkan bahwa hingga saat ini proses penyusunan peta jalan transisi energi masih dilakukan secara top-down, tertutup, dan minim keterlibatan dari kementerian terkait ketenagakerjaan.

“Kami sangat dekat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tapi ternyata Kementerian Ketenagakerjaan tidak terlalu terlibat dalam isu ini.”

Membuka Lapangan Kerja

Pemerintah memang kerap menyebut bahwa transisi energi akan membuka jutaan green jobs. Namun Elly mempertanyakan kejelasan rencana tersebut.

“Kementerian PPN menyebutkan bahwa tahun 2025 kita akan ada kira-kira 4 juta job. Masalahnya kalau kita lihat sekarang, kan banyak juga pengelolaan. Banyaknya job yang diciptakan itu di mana? Dan kemudian siapa yang bisa masuk ke situ? Kemudian di sektor mana? Kemudian di provinsi mana?”

KSBSI, kata Elly, tidak menolak transisi energi. Namun, mereka menuntut keterbukaan informasi dan pelibatan dalam proses perencanaan agar pekerja benar-benar bisa mempersiapkan diri.

“Kami mau membantu misalnya, gitu. Di mana saja, di mana bisa kita akses seperti itu. Tapi, ternyata, itu tidak bisa didapatkan. Jadi akhirnya pemerintah menyebutnya sebagai top-down,” tutudia. 

Ia juga menyoroti ketidaksesuaian antara program pelatihan kerja yang disediakan pemerintah dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat pekerja.

“Saya sebutkan yang paling gampang yang berbau gender, ini bukan soal gendernya perempuan, misalnya ada pelatihan fashion. Kita sebut di Padang, itu ada pelatihan fashion. Kan sudah kita tahu bahwa di Padang itu misalnya keadaannya sangat kuat. Tidak masuk akal kalau di situ diajarin orang untuk bergaya-gaya dengan pakaian yang mereka Islamilah.”

Masalah lain yang mengemuka adalah pengelompokan data ketenagakerjaan yang dinilai menutupi kondisi riil buruh yang terdampak PHK. Buruh yang kehilangan pekerjaan tetap dan beralih ke pekerjaan informal tetap tercatat sebagai “bekerja”.

“Kalau orang kemudian tidak bekerja lagi karena perusahaannya tutup, dia tidak disebut pengangguran. Tapi dia kerja informal. Jadi, bekerja informal itu disebutnya bekerja.” “Mereka dianggap bekerja, padahal kondisinya sangat rentan. Tidak ada jaminan sosial, tidak ada kepastian pendapatan.”

KSBSI mencatat bahwa sejak pertengahan 2024 hingga awal 2025, terjadi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor padat karya seperti tekstil dan garmen.

“Kalau kami menghitungkan, sejak Juni tahun lalu sampai April kemarin itu sudah lebih dari 100 ribuan lebih. Sebenarnya versinya 70 ribu, tapi versinya pemerintah 175 ribu.”

Menurut Elly, keadilan dalam transisi energi hanya akan tercapai jika serikat buruh ikut dilibatkan dalam menyusun peta jalan dan kebijakan adaptasi. KSBSI dan enam konfederasi buruh lainnya telah menyampaikan dokumen sikap bersama kepada pemerintah.

“Kami bukan meminta uang, kami sebenarnya cuma minta dilibatkan. Karena serikat buruh yang memahami sebenarnya apa yang diinginkan oleh buruh itu mereka.” “Seharusnya inilah yang terjadi: kita dilibatkan, dan bagaimana para pekerja yang akan dihilangkan dari kerjaan itu ada akses ke perlindungan sosial.”

Di akhir paparannya, Elly menegaskan bahwa transisi energi tidak akan benar-benar adil jika buruh tetap dipinggirkan.

“Yang disajikan itu adalah bahwa kita akan kehilangan perusahaan ini. Buruh akan kehilangan pekerjaan. Anak-anaknya tidak bisa sekolah. Tapi tidak dekat dengan mereka yang kehilangan pekerjaan, karena tidak ada akses mereka ke perlindungan sosial atau biaya pensiun.”

Transisi energi menuju net zero emission adalah langkah penting bagi masa depan bumi. Namun, bagi buruh, langkah itu hanya akan adil jika mereka benar-benar dilibatkan sejak awal proses.

Tanpa keterbukaan data, pelatihan yang relevan, dan perlindungan sosial yang memadai, transisi ini hanya akan menjadi narasi indah yang tak menyentuh mereka yang terdampak paling besar.