Korban PHK Tembus 43 Ribu Orang, Terbanyak dari Sektor Ini

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan, jumlah pekerja formal yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Juni 2026 mencapai sekitar 43 ribu orang. 

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Anwar Sanusi, mengatakan pihaknya setiap bulan rutin menerbitkan laporan pekerja yang terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan dan terkena PHK. 

"Kalau enggak salah, kemarin sampai bulan Juni 43 ribuan, ya," kata Anwar saat ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sektor manufaktur diklaim jadi salah satu yang terbanyak memakan korban PHK. Namun, untuk angka dan data pastinya, Anwar mengaku masih harus melakukan pengecekan lebih lanjut. 

"Saya cek ya, ini kalau enggak salah ya, manufaktur salah satunya," ungkap dia. 

Anwar menyatakan, pihaknya tengah menyikapi secara serius fenomena PHK yang sedang terjadi. Dengan menyiapkan berbagai langkah mitigasi agar pada pekerja yang jadi korban bisa kembali mendapat pekerjaan. 

Jamin Kantongi JKP

Pertama, Kemnaker berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sehingga para korban PHK bisa mendapat kepastian pencairan jaminan sosial berupa uang tunai selama masa menganggur. 

"Karena bagi seorang-seorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama, tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah kompensasi keuangan, yang di situ cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan," tegasnya. 

Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan ruang pelatihan bagi para korban untuk bisa meningkatkan kompetensinya. "Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling," imbuhnya. 

Kemudian, pemerintah turut memberikan akses dan juga bimbingan terkait ketenagakerjaan, semisal dengan memberikan informasi lowongan kerja yang tengah tersedia.

Di luar itu, Kemnaker turut mengajak para perusahaan pemberi kerja agar kasus PHK ke depan tidak terus terulang.

"Selanjutnya, tentunya kita bagaimana menahan, upaya kita akan mengoptimalkan sosial dialog ya. Dialog sosial melalui tadi Bipartit, Tripartit, untuk mencarikan solusi-solusi yang optimal terkait dengan persoalan tersebut," tutur dia. 

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan pemerintah bersama serikat buruh terus memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), memastikan hak-hak pekerja yang terkena PHK terpenuhi, meningkatkan perlindungan bagi pekerja alih daya, serta mengusulkan penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Said Iqbal menjelaskan perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi sejumlah faktor yang meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Ia mengatakan, sebagai Penasihat Khusus Presiden, dirinya memilih melakukan pendekatan langsung ke perusahaan atau turun ke bawah (turba) karena dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan.

Dalam beberapa pekan terakhir, kunjungan telah dilakukan ke sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Selanjutnya, pada Senin (29/6/2026), ia dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Tangerang.

Menurut Said Iqbal, salah satu hasil dari upaya tersebut adalah keberhasilan menekan rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki. Melalui dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil dikurangi menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Berdasarkan rencana bisnis perusahaan hingga 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya dilakukan secara alami melalui berakhirnya kontrak kerja tanpa perpanjangan, bukan melalui PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah mitigasi di industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi agar perusahaan tetap memiliki daya saing dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.