Marak PHK di Perusahaan Tercatat, OJK Ingatkan Emiten Wajib Buka Informasi

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh perhatian terhadap fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk yang terjadi pada perusahaan tercatat atau emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, terdapat sejumlah pemberitaan mengenai PHK yang berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi pasar tenaga kerja nasional berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

OJK turut menaruh perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di perusahaan tercatat.

"Dalam beberapa ketentuan di sektor Pasar Modal serta melalui koordinasi dengan asosiasi di sektor Pasar Modal, OJK menaruh perhatian terkait peningkatan kualitas SDM Emiten, dalam upaya untuk mendorong daya saing, efisiensi operasional, dan profitabilitas Emiten jangka panjang," kata Hasan dalam jawaban tertulis Konferensi Pers RDKB Juli 2026, dikutip Minggu (2/8/2026).

Perhatian tersebut mencakup emiten di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan maupun nonkeuangan.

OJK mengingatkan bahwa pengurangan tenaga kerja di perusahaan tercatat dapat berkaitan dengan kewajiban keterbukaan informasi apabila dampaknya bersifat material.

"Dalam hal terdapat pengurangan tenaga kerja (karyawan) di Emiten yang material, terdapat kewajiban keterbukaan informasi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang cukup bagi investor dalam pengambilan keputusan investasinya," ujar Hasan.

OJK akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap emiten untuk memastikan informasi yang diperlukan investor tersedia secara memadai.

"OJK dalam melaksanakan fungsinya a.l. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Emiten dan memastikan tersedianya keterbukaan infomasi yang cukup," kata Hasan.

Keterbukaan tersebut menjadi penting karena perubahan material dalam operasional perusahaan dapat menjadi informasi yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan investasi.

Namun, dalam jawaban tertulis tersebut OJK tidak memerinci emiten tertentu yang melakukan PHK maupun jumlah pekerja yang terdampak. OJK menekankan kewajiban keterbukaan informasi apabila pengurangan tenaga kerja di suatu emiten bersifat material.