Bahlil soal Tambang Nikel Raja Ampat: Mereka Melanggar Aturan!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas mengumumkan pencabutan izin usaha pertambangan milik empat perusahaan yang dinilai bermasalah dari sisi lingkungan dan tata ruang di wilayah Raja Ampat.

Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

“Biar terang, saya tidak mau ada manipulasi data. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

3 Alasan Pencabutan Izin

Bahlil menjelaskan bahwa selain alasan lingkungan, keputusan ini juga didasarkan pada hasil verifikasi langsung di lapangan. Lokasi-lokasi tambang tersebut berada di kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan sebagian telah masuk dalam wilayah Geopark.

“Alasan pencabutan sudah saya sampaikan. Pertama, secara lingkungan, menurut laporan Menteri LHK kepada kami, kegiatan mereka melanggar aturan,” ujarnya.

“Kedua, setelah kami turun langsung ke lapangan, kawasan ini menurut kami harus dilindungi. Kita tetap harus memperhatikan kelestarian biota laut dan konservasi,” tambah Bahlil.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan ini. Pemerintah tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mengedepankan kearifan lokal dan aspirasi warga.

“Yang ketiga, keputusan ini mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat yang saya temui,” jelas Bahlil.

Meskipun izin usaha PT Gag Nikel tidak dicabut, Bahlil menegaskan bahwa seluruh aktivitas perusahaan tersebut akan diawasi ketat sesuai arahan Presiden.

“Amdalnya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak turunan Bukarang. Kita akan awasi betul terkait urusan di Raja Ampat,” tegasnya.

Pencabutan IUP ini, menurut Bahlil, menjadi sinyal tegas bahwa pembangunan dan investasi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Pemerintah menunjukkan bahwa kepentingan jangka panjang dan warisan alam seperti Raja Ampat tidak bisa dikompromikan demi keuntungan sesaat.

Bahlil juga menegaskan bahwa kawasan Pulau Piaynemo di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak terdampak oleh aktivitas pertambangan seperti yang ramai diberitakan di media sosial. Klarifikasi ini disampaikan usai kunjungan langsung ke lokasi bersama tim lintas kementerian.

“Saya harus menyampaikan hasil kunjungan kami. Ini adalah gambar terbaru dari Pulau Piaynemo,” ujarnya.

Ia memastikan bahwa Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai ikon Geopark dan destinasi wisata unggulan Raja Ampat, tidak berada di area terdampak aktivitas pertambangan.