Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Cari Ketum Baru, Ini Calonnya

Liputan6.com, Jakarta Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal resmi mendeklarasikan pencalonan mereka sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AKPI (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia) periode 2025–2028.

Mengusung tagline MVP (Martin-Vardy Pasti), deklarasi yang dihadiri lebih dari 500 peserta ini terdiri dari anggota AKPI dari berbagai wilayah, universitas, tokoh hukum dan kepailitan, serta perwakilan instansi dan dunia usaha, menandai komitmen keduanya untuk membawa AKPI menuju arah baru yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada masa depan.

AKPI adalah organisasi profesi yang mewadahi para kurator dan pengurus, yakni profesional yang menjalankan peran penting dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Sebagai bagian dari dinamika pesta demokrasi tiga tahunan, deklarasi pencalonan Martin Patrick Nagel dan Harvardy Muhammad Iqbal mencerminkan partisipasi aktif dalam proses organisasi serta tekad untuk mendorong penguatan peran AKPI ke depan secara lebih transformatif, kolaboratif, dan inklusif.

Dalam pidatonya, Martin menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan semangat membantu sesama—nilai-nilai yang telah menjadi prinsip hidupnya sejak kecil dan dibawanya dalam kepemimpinan organisasi profesional.

“Kami tidak datang membawa janji kosong, melainkan semangat kolaborasi dan transformasi nyata. Kami akan bekerja, sebagai pelayan bagi seluruh anggota AKPI.”

Sebagai bentuk komitmen atas nilai-nilai tersebut, Martin dan Vardy secara simbolis menandatangani pakta integritas komitmen Martin dan Vardy di hadapan para anggota dan tamu undangan, menegaskan keseriusan mereka dalam menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.

Deklarasi ini juga menjadi momentum peluncuran visi, misi, dan empat pilar utama transformasi-kolaborasi AKPI, yang mencakup optimalisasi peran strategis melalui pendidikan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor; penguatan tata kelola dan fungsi wilayah dengan pelibatan aktif daerah serta pengaktifan wilayah strategis seperti Medan, Surabaya, Semarang, Makasar dan Bandung; penerapan perlindungan hukum terpadu melalui tim bantuan hukum dan kerja sama dengan aparat penegak hukum; serta inovasi digitalisasi dan transparansi program kerja dan keuangan lewat aplikasi digital dan laporan publik.

“Kami percaya inklusivitas adalah kunci keberhasilan AKPI ke depan. Seluruh anggota, dari pusat hingga daerah, harus merasakan manfaat yang setara dan nyata dari keberadaan organisasi kita. Tanpa keterlibatan dan dukungan penuh dari semua wilayah, visi kita tidak akan tercapai,” ujar Vardy menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh anggota dalam transformasi ini.

Melengkapi pilar tersebut, delapan program unggulan diperkenalkan untuk memperkuat peran AKPI, antara lain pendidikan berkelanjutan gratis bagi anggota, standarisasi kerja profesi pengurus dan kurator, perluasan jejaring dengan instansi dan dunia usaha, pengalokasian anggaran untuk program kerja di wilayah, keterbukaan laporan keuangan sesuai AD/ART, tim hukum siaga untuk perlindungan hukum anggota, peluncuran aplikasi digital untuk akses dan komunikasi, serta transformasi tata kelola organisasi yang lebih inklusif. Langkah ini diharapkan menjadikan AKPI organisasi yang adaptif, inklusif, dan berdampak nyata bagi anggotanya serta ekosistem hukum dan bisnis di Indonesia.

Martin dan Vardy juga mengajak seluruh anggota AKPI untuk bersatu dan berkarya bersama demi memajukan organisasi yang lebih kuat, inklusif, dan profesional.

“Kami mengajak seluruh anggota AKPI untuk bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkontribusi aktif demi kemajuan AKPI,” pungkasnya.