Sukses

Industri Properti Bakal Ketiban Untung dari Pemilu 2024, Penjualan Diproyeksi Moncer

Sektor properti Indonesia berpotensi besar untuk berkembang di tahun 2024, dampak penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dinilai turut mengakselerasi geliat industri properti tanah air.

Liputan6.com, Jakarta Sektor properti Indonesia berpotensi besar untuk berkembang di tahun 2024, dampak penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 dinilai turut mengakselerasi geliat industri properti tanah air.

Bank Indonesia juga telah memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai 4,7-5,5 persen pada 2024. Hal ini meliputi potensi sektor properti yang diproyeksikan akan bertumbuh.

"Setelah pemilu, pasar properti bergerak karena permintaan meningkat dengan suplai yang terus berkurang. Hal ini memicu kenaikan harga properti mulai Maret sampai Oktober 2024 jelang pemerintahan baru akan dimulai. Momentum tepat untuk beli properti sekarang, sebelum harganya naik," jelas Pengamat Properti dan Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa dikutip Kamis (29/2/2024).

Darmadi optimistis permintaan properti akan meningkat dan membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya pada sektor industri perumahan. Terlebih, pemerintah tengah meneken insentif untuk menjaga pertumbuhan industri properti berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah baru.

"Pemerintah meluncurkan program insentif PPN DTP yang sangat menarik, khususnya untuk properti harga Rp2 miliar-Rp5 miliar. Jadi, ketika ada produk properti siap huni dan mengambil action untuk membeli, kita akan mendapatkan keuntungan luar biasa. Momentumnya tepat, harga properti sekarang masih baik dan dapat kemudahan bayar dari pemerintah. This is the right time to buy property," ujar Darmadi.

Generasi Milenial

Menurutnya, generasi milenial diprediksi masih mendominasi pembelian properti tahun ini. Kabar baik potensi pertumbuhan industri properti perlu dioptimalkan baik untuk aset maupun investasi jangka panjang. Melalui pembelian langsung ke pengembang tepercaya, generasi milenial tak perlu ragu memanfaatkan skema pembayaran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk beli properti.

"Selain beli properti sesuai fungsinya, properti sebenarnya aset untuk memberikan quality of living bagi keluarga. Saat membeli properti, generasi milenial juga perlu menimbang nilai properti seperti ketersediaan fasilitas, kemudahan akses, hingga desain dan fasad dari hunian itu sendiri," tambahnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Respons Pengembang Properti

Sementara itu, pengembang properti juga turut merespon positif insentif pemerintah untuk pembelian hunian. Bukit Podomoro Jakarta milik Agung Podomoro misalnya, sebagai bagian dari pelaku pasar properti, pengembang optimistis sektor properti akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Proyeksinya pasca-pemilu ini memang akan terjadi peningkatan konsumen properti seiring dengan tren industrinya sendiri. Kami tentu menyambut baik hal ini dengan menyediakan produk properti terbaik sesuai kebutuhan masyarakat untuk hunian dan investasi,” kata Chief Marketing Officer Bukit Podomoro Jakarta Zaldy Wihardja.

Optimisme ini didasarkan pada Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 1,74 persen (yoy). Penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2023 terindikasi meningkat cukup tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini tecermin dari pertumbuhan penjualan sebesar 3,27 persen (yoy) pada periode tersebut.

"Kehadiran Bukit Podomoro Jakarta di Jakarta Timur juga turut mengerek kenaikan harga tanah dan properti di kawasan ini sehingga peluang investasinya besar. Kami memang menghadirkan kawasan hunian dengan konsep one stop easy living yang akan menjadi ikon di Jakarta Timur,” ungkap Zaldy.

Saat ini, Bukit Podomoro Jakarta tengah meluncurkan produk properti berupa rumah tapak dengan kisaran harga mulai Rp3,6 miliar per unit, serta produk komersial yaitu ruko mulai harga Rp3,8 miliar. Konsumen juga akan mendapatkan kemudahan skema pembayaran seperti DP 0 persen langsung akad, bebas biaya provisi dan admin, angsuran 60 kali, bunga 3,25 persen, serta fully furnished untuk huniannya.

3 dari 4 halaman

Pasca Pemilu, Sektor Properti Diyakini akan Bergairah Kembali

Pemilihan umum (Pemilu) yang berjalan aman dan lancar diharapkan menjadi momentum bagi pelaku industri properti untuk melanjutkan rencana bisnis yang sempat tertahan karena wait and see menunggu situasi politik pasca pemilu. 

Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Ikang Fawzi menegaskan asosiasi melihat situasi dan kondisi suksesi nasional 2024 yang berlangsung kondusif sebagai kesempatan untuk memperkuat industri properti ke depan. Terlebih secara umum, REI memandang optimistis kondisi pasar properti di tahun 2024.

“Sejauh ini kondisi politik dan makro ekonomi nasional cukup baik, meski pun ada riak-riak yang merupakan dinamika demokrasi. Tapi secara umum kondisi berjalan stabil dan sektor properti di 2024 dapat tumbuh di kisaran 7%-10%,” ungkapnya pada acara Elevee Media Talk dengan topik “Prospek Pasar Properti Pasca Pemilu” di Alam Sutera, Tangerang, Senin (26/2/2024).

Ikang menambahkan, sektor properti di 2023 masih bergerak positif, di tengah pelemahan dan ketidakpastian ekonomi global akibat konflik di Ukraina dan lain-lain.

Bahkan menurut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sektor properti yang mencakup perumahan, kawasan industri dan perkantoran sepanjang 2023 berada di peringkat keempat sektor dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia. Artinya, investor (pengembang) baik dalam negeri maupun asing masih melihat industri properti di Tanah Air cukup prospektif. 

Di 2024, pemulihan sektor properti diprediksi masih akan terus berlanjut. Selain karena alasan Pemilu yang berlangsung kondusif, bergeraknya sektor properti juga ditopang beberapa faktor.

Yang terutama, kata Ikang, adalah dengan adanya kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) yang untuk penerapannya di tahun 2024 sudah ada kepastian dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No-0- tahun 2024 pada 13 Februari 2024 lalu.,

“PMK ini memberikan kepastian dan membuat pasar properti semakin bergairah, karena minat konsumen semakin meningkat terutama untuk sub-sektor residensial baik rumah tapak maupun apartemen yang ready stock (siap huni) dengan harga di bawah Rp5 miliar,” ujar rocker era 80-an itu.

 

4 dari 4 halaman

Jadi Primadona

Dijelaskan, sub-sektor residensial akan tetap menjadi primadona di 2024 karena kebutuhan perumahan masih besar sekali dengan kekurangan (backlog) rumah mencapai 12,7 juta unit, serta adanya tambahan kebutuhan dari end-user sebanyak 800.000 unit setiap tahunnya. 

Faktor lain yang diperkirakan turut menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja sub-sektor residensial di 2024 adalah tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) yang sedang menuju tren menurun dan adanya potensi pertumbuhan penyaluran kredit properti.

Saat ini suku bunga acuan tinggi yang terjadi di berbagai negara sudah mencapai puncaknya. Begitu pula suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR) yang diprediksi akan turun di 2024. Jika itu terjadi, maka bakal berdampak pada penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). BI juga memproyeksikan kemungkinan suku bunga acuan akan kembali dipangkas dalam beberapa waktu ke depan.

“Kemungkinan di semester II-2024 suku bunga acuan BI mulai turun. Penurunan BI Rate itu akan menjadi angin segar bagi sektor properti jika diikuti dengan penurunan bunga KPR/KPA,” jelas Ikang.

REI menawarkan pendekatan Propertinomic sebagai solusi untuk mendorong pertumbuhan sektor properti termasuk perumahan. Propertinomic bertopang kepada 4 pilar yakni kelembagaan, kebijakan, anggaran dan penetapan proyek-proyek properti sebagai Program Strategis Nasional (PSN).

“Pasca pemilu akan terbentuk pemerintahan baru yang legitimate. Kami berharap akan adanya kementerian khusus yang menangani perumahan, permukiman dan perkotaan. Hal itu penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah mampu mendukung ekosistem penyediaan perumahan termasuk kenaikan anggaran untuk pembangunan perumahan,” tegasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.