Dibanding Orang Politik, Bankir Dinilai Lebih Kompeten Isi Kursi Menteri Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad berharap sosok profesional seperti bankir besar lebih diprioritaskan untuk mengisi menteri ekonomi di kabinet selanjutnya ketimbang orang politik.

Menurut dia, sosok bankir lebih teruji dalam membaca pasar dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang tak menentu.

"Saya kira akan lebih baik kalau yang profesional. Akan lebih baik yang profesional," ujar Tauhid kepada Liputan6.com, Selasa (20/2/2024).

"Biasanya bankir-bankir, lembaga keuangan, swasta yang besar-besar, itu jelas pasti punya kompetensi lah. Kalau orang internal misalnya Wamen, atau mantan dirjen. Kalau di luar pasti dari bank-bank," paparnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menarik sejumlah mantan direktur utama bank besar ke dalam kabinetnya. Mulai dari Budi Gunadi Sadikin yang malang melintang berkarir sebagai bankir hingga menjadi Direktur Utama Bank Mandiri (2013-2016), sampai Kartika Wirjoatmodjo yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri (2016-2019).

Lebih lanjut, Tauhid pun meminta kepada kabinet pemerintahan selanjutnya agar tidak memasang target ekonomi muluk-muluk. "Evaluasinya adalah belum tercapainya target-target untuk perbaikan kondisi ekonomi, termasuk misalnya target untuk pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Itu harus lebih realistis, namun juga optimis," urainya.

Pasalnya, ia menilai kabinet ke depan harus terus bersiaga terhadap banyaknya faktor-faktor di luar kendali pemerintah yang sulit diprediksi. Sehingga pada akhirnya mempengaruhi ekonomi.

"Seperti misalnya kondisi ekonomi makro global yang di luar kapasitas pemerintah kita untuk bisa mengendalikan. Misal kasus Rusia Ukraina, Palestina, termasuk negara-negara Jepang dan Inggris yang resesi. Sedikit banyak pasti pengaruh ke ekonomi kita," imbuhnya.

Selanjutnya, ia juga menyoroti sektor ekonomi nasional yang dihadapkan pada situasi masih banyaknya tingkat kemiskinan atau pengangguran. Tauhid mengatakan, meski ada penurunan, namun problem utama masyarakat wajib dibenahi.

"Termasuk tantangannya adalah pembenahan data sasaran, ketidaktepatan sasaran program, termasuk mekanisme dan sebagainya. Itu yang menjadi challenge dan harus diperbaiki ke depan dengan pendekatan yang lebih progresif," tuturnya.

"Karena kalau tidak dilakukan upaya seperti itu, maka akan sangat sulit, karena target pemerintah bahkan banyak yang lebih kecil dari 5 persen, dan sebagainya," pungkas Tauhid.