Punya Potensi Besar, OJK Siap Perkuat Akses Keuangan bagi Petani Sawit

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kelapa sawit nasional pada 2022 sebesar 45,58 juta ton. Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi salah satu provinsi yang menyumbang produksi  sebesar 3,45 juta ton atau 7,57 persen

Plantations Head Wilmar Simon Siburat menjelaskan, luas lahan perkebunan sawit masyarakat (plasma) binaan perusahaan di Sumsel saat ini sekitar 13 ribu hektare (ha) dengan 6.431 kepala keluarga (KK). Pihaknya berkomitmen terus mendorong petani plasma dalam meningkatkan produksinya melalui replanting. “Kami dorong mereka agar menggunakan bibit sawit unggulan serta perawatan yang baik dan benar. Sehingga di sini (plasma) produksinya bisa 6-8 ton per ha di tahun pertama,” ungkap dia. 

Dalam replanting tersebut, pihaknya mendorong petani untuk menggunakan bibit unggul yang diproduksi PT Tania Selatan. Selain itu, plasma juga didampingi  dalam melakukan  perawatan dan pemupukan yang maksimal. Mereka juga diedukasi agar mampu mengurus kebun secara mandiri. 

Menurut Simon, petani yang berkomitmen mengikuti arahan telah terbukti mampu memperoleh peningkatan produktivitas yang signifikan. "Kami bantu petani agar bisa terus berkembang," ujar dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) secara terbuka mengkritik keputusan Uni Eropa untuk mengadopsi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR).

Memang, undang-undang tersebut kemungkinan akan menghambat perdagangan produk-produk tertentu dari Indonesia, yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, kayu dan karet, termasuk ternak dan turunannya. 

Ia yakin kebijakan yang disertai perlindungan lingkungan akan merugikan jutaan petani skala kecil di Indonesia. Undang-undang tersebut berpotensi diskriminatif, katanya, terutama dalam menentukan kelompok negara mana yang dianggap berisiko tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan produk yang dibuat dari bahan baku ini dimasukkan dalam daftar hitam. 

"Kebijakan antideforestasi Uni Eropa berpotensi menghambat perdagangan dan merugikan petani kita. Meliputi sekitar 8 juta petani kecil," katanya dalam dalam FoodAgri CNCB Indonesia, 'Melawan UU Anti-Deforestasi Uni Eropa', Selasa (1/8/2023).

"Kami akan meminta klarifikasi kepada Uni Eropa terkait kebijakan antideforestasi yang juga multiinterprestasi," sambungnya.

Untuk itu, kata dia, salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk merundingkan masalah ini adalah merundingkan rencana kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia - Uni Eropa (I-EU CEPA).

Kemudian, sudah terkumpul 14 negara menandatangani tanda keberatan sehingga, bisa menentutkan apakah hal ini diskriminatif ke The World Trade Organization (WTO).

"Di forum multilateral kita aktif menyuarakan dan mengangkat isu ini dengan anggota WTO lainnya, Malaysia. Sebelumnya kita sudah menginisiasi surat keberatan dengan 14 negara. Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk Indonesia. Indonesia juga memiliki hak ke WTO," katanya.

Kemudian, Menurut Zulhas pentingnya kesadaran juga pemahaman masalah ini sangat penting. Perjuangan di forum internasional harus juga berimbang. kemendag juga konsisten dalam mengkomunikasikan kontribusi Indonesia terhadap perubahan iklim dan Kemendag siap mendukung upaya tersebut. 

"Kesadaran dan pemahaman yang baik atas isu ini sangat penting. Perjuangan kita di forum internasional perlu diimbangi. Kita juga konsisten menyampaikan kontribusi Indonesia dalam perubahan iklim dan Kemendag siap mendukung upaya-upaya tersebut," pungkas Zulhas.