Erick Thohir Bongkar Rahasia Penting Transformasi BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir akan mengusulkan pegawai di Kementerian BUMN bisa mendapatkan bonus jika perusahaan negara mendapatkan keuntungan. Dia menyebut sepanjang tahun 2022, hasil konsolidasi deviden perusahaan BUMN mencapai Rp200 triliun.

"Kemungkinan ini laba BUMN tahun 2022 Rp200 triliun, kemungkinan! Ini belum tutup buku," kata Erick Thohir saat ditemui di ICE BSD City, Tangerang, Banteng, Sabtu (14/1) malam.

Enam+35:57VIDEO: Indonesia' Outlook 2023 Erick membeberkan selama tahun 2022 tercatat ada 36 dari 45 perusahaan plat merah yang menghasilkan deviden. Sedangkan sisanya, 9 perusahaan BUMN mengalami kerugian.

"Di tempat Pak pahala dari 12, 1 perusahaan yang rugi. Pak Tiko dari 33 perusahaan, 25 untung dan 8 rugi," kata dia.

Besarnya keuntungan yang didapat perusahaan BUMN selama ini hanya dinikmati para pegawainya. Padahal, kata Erick ada peran pegawai di Kementerian BUMN yang berkontribusi untuk menghasilkan deviden perusahaan.

Untuk itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN Erick ingin ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Sehingga pegawai kementerian BUMN juga bisa merasakan manisnya bonus perusahaan negara.

"Dalam RUU BUMN (sudah diusulkan) supaya para pegawai kementerian ini dapat insentif dan BU Menkeu sudah setuju, kita tunggu keputusannya," kata Erick.

Apalagi selama pandemi berlangsung para pegawai Kementerian BUMN tetap bekerja seperti sediakala. Sehingga jerih payahnya harus dihargai dan mendapatkan kompensasai berupa bonus. Mengingat secara pendapatan, gaji pegawai di kementerian pimpinannya lebih kecil dari gaji pegawai perusahaan BUMN.

"Mereka ini harus dihargai, masa korporasi dapat bonus pegawai kementerian yang gajinya kecil ini gigi jari," kata dia.

Dia menambahkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan dari para pejabat Kementerian BUMN, sehingga memicu aksi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Kalau ini terjadi kecemburuan, birokrasi mengikat, dan ini tidak terjadi transformasi," pungkas Erick Thohir.

Berdiri di hadapan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir berbicara tegas.

Malam itu, Rabu (11/1/2023), Erick Thohir sengaja mengumpulkan para direksi itu untuk menegaskan komitmen perang melawan korupsi di lingkungan BUMN. Mantan Presiden Inter Milan itu meminta para direksi BUMN mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy (warisan) ini," tegas Erick, dikutip dari keterangannya, Jumat (13/1/2023).

Ada dua hal yang menjadi titik tekan Erick: pencegahan korupsi dan pembenahan sistem. Dengan perbaikan sistem, Erick ingin korupsi tak lagi berulang.

"Saya nggak mau, kita semua di sini sudah memperbaiki, kita nanti pensiun atau tidak ditugaskan lagi, apa yang sudah kita lakukan dibalikin lagi kayak zaman dulu, yang koruptif, yang banyak hutang," kata Erick.

Lantas, mengapa para direksi BUMN pengelola dana pensiun yang jadi sasaran? Berdasarkan data yang diterimanya, Erick menyebut hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. Sisa 65 persen lainnya bermasalah.

Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dirilis pada 21 Maret 2022 mencatat bahwa korupsi rawan terjadi di BUMN sektor keuangan. Sepanjang 2016—2021, aparat hukum terbanyak menangani kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor finansial, yakni 38 kasus. Itu sebabnya, salah satu rekomendasi ICW adalah perlu adanya perhatian yang lebih serius pada BUMN yang bergerak di sektor finansial.