Catat! Ternyata Pertalite Bukan BBM Subsidi

Liputan6.com, Jakarta Pertalite secara umum kerap disebut sebagai BBM subsidi yang dijual di bawah harga keekonomian. Di beberapa SPBU pun kerap terlihat penanda jalur pembelian BBM Subsidi bagi konsumen.

Namun, ternyata dalam aturan yang ada, Pertalite bukanlah BBM bersubsidi. Seperti ditekankan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang sebelumnya tidak mendapat izin menindaki oknum penyeleweng Pertalite lantaran tak diakomodasi secara aturan, ikut menegaskan posisi BBM Pertalite ini.

Pertalite sendiri menurut Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP), yang berbeda dengan BBM subsidi alias jenis BBM tertentu (JBT).

Mengutip Pasal 40 Perppu Nomor 2 Tahun 2022, Kamis (5/1/2023), aturan baru ini jelas membedakan antara jenis BBM subsidi (Solar dan minyak tanah) dengan BBM penugasan (Pertalite).

Ini tercantum pada perubahan Pasal 55 UU Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), menyoal sanksi bagi oknum penyalahguna BBM.

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000.000 )."

Selain itu, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menambahkan, status Pertalite sebagai BBM non-subsidi pun diterangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2022.

"Jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi," terangnya kepada Liputan6.com.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam APBN 2023 pun tidak mengalokasikan subsidi energi untuk Pertalite, tapi memberikan kompensasi bagi Pertamina untuk menebus pembayaran bila terjadi kenaikan harga minyak dunia.

Adapun alokasi subsidi energi dalam APBN 2023 yang disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp 211,9 triliun. Diantaranya, untuk subsidi JBT Rp 21,54 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp 117,84 triliun, dan subsidi listrik Rp 72,57 triliun.