Luhut: Greenport Jadi Bukti Komitmen Indonesia Tekan Emisi Karbon

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bukti Indonesia serius menekan emisi karbon di aspek transportasi laut. Salah satunya dengan menerapkan sistem green port dan smart port.

Untuk diketahui, greenport adalah sistem dalam operasional pelabuhan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sehingga mampu mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Kemudian, smart port adalah pemanfaatan digitalisasi dalam sistem kepelabuhanan.

Menko Luhut melihat, kedua sistem ini mampu memberikan efisiensi pekerjaan sekaligus berdampak baik pada lingkungan sejalan dengan perhatian global mengenai dampak emisi gas rumah kaca (GRK). Data yang dikantongi Luhut menunjukkan target International Maritime Organization (IMO) dalam menekan emisi GRK sebesar 40 persen di 2030 dan 70 persen di 2050 dari sektor transportasi laut.

"Penggunaan bahan bakar karbon bersuhu rendah dan modernisasi pelabuhan menjadi bagian dari upaya dekarbonisasi global, saya ingin tunjukan kepada dunia bahwa program green dan smart port merupakannbagian dari komitmen Indonesia menuju nze 2060 atau lebih cepat," ungkapnya dalam Greenport Awards 2022 di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

Di menyebut kalau pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Sistem green port dan smart port berperan dalam mewujudkan komitmen itu lewat pengembangan infrastruktur dan konektivitas dengan tol laut, pelabuhan, dan logistik.

"Dalam pelaksanaan program green port pemerintah fokus kepada 4 aspek utama yaitu pengelolaan limbah, pengendalian iklim seperti mendukung rehabilitasi mangrove, EBT, digitalisasi pelabuhan," kata dia.

"Berkali-kali saya menghimbau kepala pelabuhan ayo kita tanam mangrove agar bisa menangkap karbon emisi di pelabuhan kita dan Indonesia menjadi yang termaju dalam hal ini," pesan Luhut.

2 dari 4 halaman

Tak Cuma Kelola Pelabuhan

Neraca Perdagangan RI — Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/10/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mengalami surplus US$ 4,37 miliar karena ekspor lebih besar dari nilai impornya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan kalau pengelola pelabuhan tak hanya mengelola kegiatan operasional. Tapi juga harus berorientasi pada perbaikan lingkungan.

"Pemerimtah Indonesia saat ini mensrapkan kebijakan dalam mengelola pelabuhan yang memprioritaskan green port yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan bagaimana development itu integratred (terintegrasi) dan punya kepedulian sosial," kata dia.

"Kemudian itu inklusif, tidak saja mengelola pelabuahn tapi juga bagaimana mengelola kawsan memberikan dukungan pada lingkungan tertentu sehingga pelabuhan menjadi satu titik sentral berkaitan dengan ekonomi nasional, tetapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya lingkungan," sambung Menhub Budi.

3 dari 4 halaman

Tekan Kasus OTT

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, pemberlakuan OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujarnya dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12/2022).

"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun siatem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.

Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, dimana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.

Menurutnya, dengan digitalisasi pelabuhan, hal itu bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT. Di sisi lain digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.

"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.

"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.

4 dari 4 halaman

Digitalisasi Pelabuhan

Ilustrasi Internet, Digital, Gaya Hidu Digital. Kredit: Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Pada kesempatan itu, Menko Luhut menekankan pentingnya digitalisasi di pelabuhan. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan. Dia mengisahkan kalau sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional dengan uang tunai.

Namun, hal itu membuka celah adanya tindakan korupsi yang berujung OTT. Maka, dengan adanya digitalisasi, praktik-praktik tersebut bisa dikurangi.

"Vendor juga dulu masih membayar cash dan hari ini vendor tidak ada yang bayar cash semua digitalisasi dan itu juga mengurangi korupsi , mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," kata dia.

Lebih lagi, Menko Luhut merujuk pada perkembangan digitalisasi di negara maju yang lebih siap dengan digitalisasi. Kata Luhut, negara maju dan bermartabat itu sudah tidak lagi menerapkan OTT.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk ke dalam negara (yang menerapkan) OTT, karena kita lihat negara yang bermartabat dan maju hampir tidak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? karena sistemnya bagus, sekarang kita membangun sistem jangan sampai ada lagi orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," paparnya.