Sukses

Jokowi Minta Anggaran KUR Ditambah di Atas Rp 320 Triliun pada 2024

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinaikkan hingga Rp 320 triliun pada tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati demi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"Tahun 2024, Presiden meminta supaya volumenya (KUR) bisa mencapai di atas Rp 320 triliun. Itu sebuah nilai yang sangat besar," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Bendahara negara ini menuturkan, sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menaikkan anggaran untuk KUR.

Semula, anggaran KUR dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Rp 170 triliun. Namun tahun ini sudah naik hingga Rp 270 triliun.

"Jumlah KUR yang disalurkan perbankan termasuk syariah ini dinaikkan, tadinya Rp 170 triliun sekarang Rp 270 triliun," kata dia.

Dia melanjutkan dalam mekanisme APBN modal untuk UMKM sangat banyak. Bagi pelaku usaha kecil bisa mendapatkan pinjaman modal dengan mekanisme KUR.

"Mereka (pelaku UMKM) hanya membayar suku bunga meskipun dalam syariah pun yang bebannya sangat minimal. Kenapa? karena diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah," kata dia.

Dalam hal ini pemerintah memberikan subsidi bunga hingga. Tak kurang dari Rp 24 triliun telah dikeluarkan kas negara untuk membayar subsidi bunga di perbankan maupun perbankan syariah.

"Jumlah subsidi untuk beban bunga ini bisa mencapai lebih dari Rp 24 triliun ini juga salah satu bentuk tadi," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Subsidi Bunga

 

Sehingga pelaku usaha tidak perlu memulai kembali usahanya dengan modal sendiri. Namun bisa memulai dengan modal yang ada di perbankan.

Modal yang ada di perbankan ini pun harus disalurkan untuk UMKM dan pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.

Di sisi lain, pemerintah menyadari, tidak semua pelaku UMKM bisa mengakses modal dari perbankan. Maka pemerintah memberikan pilihan lain lewat lembaga keuangan non bank.

"Mereka yang disebut unbankable, yaitu yang belum bisa masuk kriteria di dalam perbankan mereka diberikan upaya upaya pemberdayaan," kata dia.

Caranya lewat dana bergulir, pembiayaan UMi, PMN Mekaar dan Pegadaian. Tak hanya itu, berbagai instrumen yang disebutkan tadi juga dibuat dalam skema keuangan syariah.

"Ini lembaga keuangan bukan bank yang tidak banyak syarat pinjamannya. Beda dan tidak serumit di perbankan tapi tujuannya untuk sampai ke usaha kecil yang levelnya ultra mikro," kata dia.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Teten Masduki: Pemerintah Harus Genjot Belanja Produk UMKM Jika Tak Mau Resesi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kalau menurut beberapa lembaga internasional ekonomi dunia akan semakin gelap di tahun 2023. Gelapnya dunia ini disebabkan oleh berbagai ketidakpastian global

Menanggapi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan Indonesia akan selamat dari pengaruh ketidakpastian ekonomi global, jika memaksimalkan belanja pemerintah dengan membeli produk UMKM.

"Seperti yang disampaikan pak Presiden bahwa memang tahun depan ekonomi masih penuh ketidakpastian, hari ini kita sudah cukup baik ekonomi di kuartal II  sudah kembali normal sebesar 5,44 persen, jadi sebelum pandemi pertumbuhan kita juga sekitar 5 persen, tetapi ini kan ditopang oleh belanja rumah tangga, kalau kita efektifkan belanja pemerintah  dengan membeli produk UMKM ini akan memperkuat capaian kita dikuartal III," kata Teten saat ditemui di Bali, Rabu (10/8/2022).

Namun, tahun depan pemerintah Indonesia memang perlu bekerja keras terutama untuk terus memperkuat daya beli masyarakat, dan  bagaimana menyediakan lapangan kerja.

"Saat ini Kami dari UMKM melihat karena 97 persen lapangan kerja Indonesia disediakan UMKM, maka kita harus kerjasama dengan pemerintah daerah, seluruh himbara, perbankan, terkait bagaimana agar tahun depan yang berat ini bisa memberikan dukungan finansial, dukungan manajemen dan kemudahan-kemudahan usaha, agar UMKM kita bisa betul-betul bisa kembali menyangga perekonomian nasional," katanya.

Disisi lain, kata Teten perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi masyarakat, oleh karena itu daya belinya harus diperkuat. Bahkan, Teten pun optimis tahun depan UMKM mampu menopang ekonomi Indonesia ditengah ketidakpastian global.

"Iya karena keadaan ekonomi global penuh ketidakpastian, investasi juga tidak semudah yang dibayangkan karena semua akan menahan investasi dan ekspansi bisnis yang besar-besar," ujarnya.

Teten menegaskan, UMKM umpamanya periuk nasi keluarga, UMKM selalu dalam krisis ke krisis menjadi penyangga ekonomi nasional, karena inilah kekuatan Indonesia.

"Maka Presiden sudah memberikan arahan lapangan kerja harus diperkuat dan UMKM juga. Pertama, dengan memberikan lapangan kerja, dengan lapangan kerja yang ada dan daya beli masyarakat akan kuat," pungkasnya.

4 dari 4 halaman

Menko Airlangga Blak-Blakan Soal Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial.

Tumbuhnya UMKM turut menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna pemerataan ekonomi.

Peran penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB yang mencapai 60,5 persen serta serapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Selain itu, UMKM juga terbukti resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022. Mempertimbangkan berbagai kontribusi tersebut, Pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui berbagai kebijakan.

“Pandemi Covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga Pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya,” ungkap Airlangga dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan Ekonomi Nasional – Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (7/8/2022).

Adapun pengembangan UMKM tersebut telah menjadi fokus utama Pemerintah sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi koperasi.

Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS