20 Proyek Strategis Nasional akan Rampung hingga Akhir 2022

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menargetkan sekitar 20 proyek strategis nasional (PSN) akan rampung hingga akhir 2022 ini. Hingga semester I 2022 telah ada 7 proyek yang rampung.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan dari banyaknya PSN, sekitar 20 diantaranya ditarget selesai akhir tahun ini. Ini mengacu pada progres yang berlangsung dari proyek tersebut.

"Mudah-mudahan di 2022 ini akan ada sekitar 20-an proyek yang akan selesai. Tapi ini berdasarkan status saat ini yang kita asumsikan bisa selesai," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Kendati begitu, ia tak menampik pelaksanaan pembangunannya akan menghadapi kendala. Sehingga, akan kembali mempengaruhi target rampungnya proyek tersebut.

"Bisa saja nanti ada hambatan lagi. Jadi kita tidak memegang ini sebagai sesuatu yang pasti, tapi kita terus pantau dan usahakan," ujar dia.

Menurut catatannya, sudah ada sekitar 7 proyek yang rampung pada Semester I 2022. Diantaranya Kawasan Industri Tanjung Enim, Kawasan Industri Terpadu Batang, Terminal Multipurpose Labuan Bajo.

Kawasan Industri Weda Bay, Central West Java Transmission Line 500KV, Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Benowo, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke.

Tujuh proyek strategis nasional ini menelan biaya investasi sebesar Rp138,1 triliun. Sementara, sejak 2016 sudah ada 135 proyek PSN yang sudah rampung hingga Juni 2022. Total biayanya mencapai Rp 858 triliun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pihaknya akan mengikuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk terus menggarap Proyek Strategis Nasional (PSN) meskipun pandemi Corona masih berlangsung.

2 dari 4 halaman

Sejumlah Proyek Dihapus dari Daftar PSN

Tol Balikpapan-Samarinda — Jalan tol Balikpapan-Samarinda menelan investasi sebesar Rp 9,97 triliun merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). (Dok. Jasa Marga)

Presiden Joko Widodo meminta sejumlah proyek keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya, menurut perhitungan sejumlah proyek ini tak bisa selesai sesuai target di semester I 2024 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan penghapusan sejunlah proyek ini akan diatur dalam peraturan yang akan diatur kemudian. Yakni, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.

"Dalam Permenko 9/2022 ini ada evaluasi dari Permenko 7/2021. Jadi ada yang dikeluarkan (dari daftar PSN), dan ada yang dinilai strategis dan tidak menggunakan uang APBN dan bisa masuk kesini, dam bisa selesai di semester I 2024," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Aturan ini akan merubah jumlah PSN yang semula 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program. Wahyu memberi sedikit bocoran proyek yang keluar dari daftar PSN.

Salah satunya, proyek bendungan Tiro di Aceh yang akan dihapus. Alasannya karena masyarakat di wilayah pembangunan tidak sepakat atas rencana tersebut.

"Ada masyarakat yang tidak setuju disitu, sehingga perlu dicarikan gantinya, kalaupun dipaksakan akan menjadi ramai dan akan melewati target selesai di 2024," terangnya.

Kemudian, ada pembangunan Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) yang akan memanfaatkan jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Namun, perencanaannya molor dari target.

"itu waktu itu ada rencana gunakan kapal untuk bawa kargo dari Pelabuhan Tanjung Priok (ke kawasan industri Cibitung-Cikarang). Ini kajian gak selesai, kami sudah diskusi dengan Pelindo dan Kementerian Perhubungan (untuk) dikeluarkan (dari daftar PSN)," jelasnya.

Lalu, ada proyek kawasan ekonomi kreatif (KEK) Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Alasannya, tak ada progres pembangunan yang signifikan di wilayah tersebut.

"Lokasi penggantinya sedang disiapkan," kata dia.

.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Proyek Masuk PSN

Proyek Strategis Nasional (PSN), Waduk Bulango Ulu di kabupaten Bone Bolango yang kini menjadi Kabupaten Lestari (Arfandi/Liputan6.com)

Di sisi lain, Wahyu tak merinci proyek mana saja yang akan masuk dalam daftar PSN. Namun, ada 2 program yang tercatat masuk dan diatur dalam Permenko 9/2022.

"Proyek yang bisa berikan nilai tambah, tapi juga membuka peluang lapangan kerja," ujarnya

"Contohnya pemanfaatan hilirisasi, yang pure swasta, tanpa pembiayaan APBN, ini akan kita dorong," tambah dia.

Ia menyebut, dalam hal ini KEK akan masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Jadi, nantinya akan dikaitkan dengan daftar PSN.

4 dari 4 halaman

Perintah Jokowi

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Sejumlah proyek keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) lantaran menurut perhitungan tak bisa selesai sesuai target di semester I 2024 mendatang.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan kalau ini mengacu pada perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 25 April 2022 lalu. Fokusnya, pada prioritas daftar PSN yang bisa rampung 2024 nanti.

Jokowi meminta pemerintah memperioritaskan pembangunan PSN hang dapat diselesaikan paling lambat semester I 2024. Serta memastikan eaktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi namun tidak dapat diselesaikan pada 2024 untuk dapat dipastikan kepastian pembiayaannya, penyelesaian perizinannya dan ketersediaan lahannya.

Kemudian, mengeluarkan proyek atau program yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaian dari daftar PSN. Khususnya untuk 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga 2024 dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN, serta menindaklanjuti perubahan nomenklatur PSN.

Serta, menawarkan kepada swasta atau investor untuk PSN yang tidak dapat didukung melalui pembiayaan APBN. Dan membantu memfasilitasi kesiapan PSN tersebut, dan perizinan yang diperlukan bagi swasta atau investor.