Dampak Proyek Strategis Nasional Bagi Warga Papua Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayahnya menjadi bagian dari upaya pembangunan sekaligus penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk mendukung produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri bioetanol. Kedua proyek itu difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi.

"Tujuan utama pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan dengan satu tujuan, yakni agar rakyatnya hidup lebih sejahtera," kata Apolo seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, pembangunan ekonomi tidak boleh terhambat oleh perdebatan politik maupun kampanye penolakan. Berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua, kata Apolo, harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apolo mengatakan, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, terutama OAP.

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 15 ribu pekerja pada 2027.

Pemprov Papua Selatan juga mendorong masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama pembangunan. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana proyek memberikan porsi dominan bagi tenaga kerja setempat.

"Kami meminta agar sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," ujarnya.

Apolo menilai keberadaan proyek-proyek tersebut merupakan bentuk kehadiran negara yang selama puluhan tahun justru kerap dituntut berbagai pihak. Karena itu, menurut dia, pembangunan perlu dilihat secara utuh dan objektif, termasuk manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat sekitar.

Pemerintah tidak menampik adanya perbedaan pandangan di tengah masyarakat terkait pelaksanaan PSN. Sebagian kelompok mendukung, sementara sebagian lainnya menyampaikan keberatan.

Namun, Apolo menilai perbedaan sikap tersebut merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pembangunan. Yang terpenting, kata dia, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya menerima narasi dari satu sudut pandang.

"Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif," jelasnya.

Apolo juga menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan. Berbagai proyek yang berjalan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, pembangunan dan perlindungan hak masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat nyata dari kekayaan sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Apolo berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini berkembang mengenai kondisi sosial dan ekonomi di Papua.

"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," katanya.