Sri Mulyani Bocorkan Subsidi Energi Tahun Depan, Berapa Besar?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan bocoran mengenai alokasi subsidi untuk energi di 2023. Ia menyebut aspek perhitungan subsidi telah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.

Subsidi energi ini termasuk pada subsidi bagi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi listrik. Diketahui, beban negara menanggung subsidi keduanya cukup besar di tengah gejolak harga internasional.

“Jadi besaran subsidi yang ada dalam APBN, satu tergantung dari harga market, global, kita sekarang coba lihat forecast tahun depan harga minyak itu akan seperti apa, harga komoditas seperti apa,” katanya kepada wartawan di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).

Ia mengatakan, perkiraan harga atau forecast harga internasional akan menjadi salah satu acuan perhitungan kedepannya. Sementara, untuk saat ini harga minyak dunia dalam APBN masih berkisar USD 68 per barel, jauh dari harga yang berlaku yang pernah menembus USD 100 per barel.

Sejalan dengan adanya perbedaan harga yang terpaut jauh, Sri Mulyani menyebut perkiraan harga minyak internasional juga menjadi satu tantangan tersendiri. Salah satunya dipengaruhi kondisi global yang serba tidak pasti.

“Kalau harga internasionalnya bergerak, pertanyaanya, harga di dalam negeri akan tetap sama atau enggak? Kalau tetap sama seperti sekarang, ya berarti konsekuensinya subsidinya kita hitung,” katanya.

“Perbedaan tadi dikalikan berapa jumlah konsumsinya, nah ini yang disiapkan dalam RUU APBN 2023,” tambah Sri Mulyani.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya Pertamina dan PLN bersiap untuk transisi energi bila regulasi energi fosil dan batu bara disetop.

2 dari 4 halaman

Cari Keseimbangan

FOTO: Antrean Kendaraan Jelang Kenaikan Harga Pertamax — Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan MT Haryono, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Harga BBM jenis Pertamax naik dari Rp 9.000 menjadi Rp 12.500 mulai 1 April 2022 pukul 00.00. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam konteks pemberian subsidi, ia tetap bertumpu pada kemampuan APBN. Kendati ia enggan mengungkap besaran subsidi yang akan dialokasikan oleh pemerintah.

Dalam penentuan besaran nantinya, ia tetap akan memperhatikan kemampuan dari anggaran negara. Serta, memperhatikan juga kebutuhan dari masyarakat.

“Kita cari keseimbangan antara menjaga rakyat, menjaa perekonomoan dan menjaga kesehatan APBN. Tahun depan juga sama,” ungkapnya.

Kemudian, ia mengatakan akan mempertimbangkan juga kondisi ekonomi dalam negeri. Khususnya sektor-sektor yang memerlukan kucuran anggaran negara melalui subsidi, tentu dengan memperhatikan lagi kesehatan dari APBN.

“Sehingga nanti kalau sampai bapak presiden sudah menyampaikan RUU APBN, baru kita bahas dan mengenai policy-policy kedepannya,” tukasnya.

3 dari 4 halaman

Subsidi BBM

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina — Petugas melakukan pengisian bahan bakar pertalite di SPBU Pertamina Abdul Muis, Jakarta, Kamis (30/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, akan melakukan uji coba pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite dan Solar, secara terbatas bagi pengguna yang sudah terdaftar pada sistem MyPertamina, mulai 1 Juli mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) para Menteri diminta untuk mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak atau subsidi BBM, dan dialihkan untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air.

Hal itu disampaikan dalam peluncuran tampilan baru armada Kendaraan Listrik Grab, yang bernama GrabElectric, yang dilaksanakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

"Kami diperintahkan presiden menghitung semua yang bisa kita kurangi dari penggunaan-penggunaan bensin itu," kata Luhut.

Adapun pengalihan anggaran tersebut guna mencapai komitmen Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada 2030, kemudian mencapai target net zero emission paling lambat 2060.

4 dari 4 halaman

19,2 Juta per Mobil

Luhut menjelaskan, saat ini Pemerintah memperkirakan besaran subsidi BBM untuk mobil sebesar Rp 19,2 juta per tahun per mobil. Sementara, untuk motor besaran subsidi diperkirakan Rp 3,7 juta per motor per tahun.

Kendati begitu, angka tersebut merupakan biaya yang masih akan dihitung ulang dan dikurangi. Maka, pihaknya serta kementerian terkait akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina, agar BBM subsidi ini betul-betul hanya bisa dinikmati oleh yang berhak atau sesuai sasaran.

"Jadi, bayangin kalau ada motor sekarang 136 juta unit, ya hitung saja subsidinya berapa," ujarnya.