Begini Hitungan Besaran Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan

FOTO: Pencairan JHT Sebelum Aturan Baru Diberlakukan — Nasabah melakukan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sudirman, Jakarta, Selasa (15/2/2022). Nasabah masih dapat mencairkan dana JHT meski belum menginjak usia 56 tahun sebelum Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diberlakukan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah kembali menggaungkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal ini muncul lantaran program Jaminan Hari Tua (JHT) tengah menuai polemik. Pemerintah berdalih, Progam JKP bisa menjadi solusi pekerja terkena PHK tanpa harus mencairkan dana JHT.

Mengenai program JKP, Pps Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK Dian Agung Senoaji mengatakan peserta tak perlu mendaftarkan mandiri ke program JKP. Ia pun merinci total iuran untuk program JKP.

Ia menyebut, total iuran Program JKP adalah sebesar 0,46 persen. Terbagi atas 0,22 persen berasal dari Subsidi Pemerintah, rekomposisi iuran Program JKK sebesar 0,14 persen dan rekomposisi iuran Program JKM sebesar 0,10 persen.

"Artinya pekerja sama sekali tidak dibebankan iuran tambahan untuk mengikuti Program JKP," katanya kepada Liputan6.com, Jumat (18/2/2022).

Ia menekankan peserta eksisting tidak perlu mendaftarkan kepesertaan Program JKP karena akan terdaftar secara otomatis atau serta merta apabila memenuhi persayaratan sebagai peserta program JKP.

Polemik Program Jaminan Hari Tua (JHT) belum reda. Kalangan buruh mendesak pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

2 dari 3 halaman

Kriteria Pekerja

FOTO: Buruh Geruduk Kemnaker Tuntut Aturan JHT Dicabut — Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Buruh menuntut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun segera dicabut. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ada sejunlah kriteria pekerja yang berhak menjadi peserta program JKP. Diantaranya adalah Warga Negara Indonesia, Belum mencapai usia 54 tahun dan Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP).

"Kemudian, pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program. (JKK, JKM, JHT) dan terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan," katanya.

3 dari 3 halaman

Syarat Kepertaan

Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah syarat agar peserta bisa mendapatkan manfaat dari JKP. Kemudian, status kepesertaan program JKP juga mudah untuk dipantau.

Ia menyebut, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.

"Sebelum terjadi PHK dimana 6 bulan dari 12 bulan masa iuran tersebut dibayar berturut-turut," katanya.

"Peserta BPJAMSOSTEK dapat melihat status kepesertaan JKP melalui aplikasi JMO atau website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id," imbuh dia.

Jika menggunakan aplikasi JMO, peserta dapat melihat statusnya melalui menu profile, lalu klik kartu digital, klik gambar kartu, lalu lihat pada jenis program yang diikuti.

"Sedangkan jika melalui website, peserta dapat mengakses sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, login atau buat akun baru, klik pada menu kartu digital, lalu lihat pada program yang diikuti," tukasnya.

JHT
Bisnis
JHT adalah singkatan dari Jaminan Hari Tua.
Lihat Selengkapnya
JHT
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Bisnis
Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah layanan yang diberikan untuk pegawai yang terkena PHK.
Lihat Selengkapnya
Jaminan Kehilangan Pekerjaan
JKP
Bisnis
Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah layanan yang diberikan untuk pegawai yang terkena PHK.
Lihat Selengkapnya
JKP
BPJS Ketenagakerjaan
Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Lihat Selengkapnya
BPJS Ketenagakerjaan
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
BPJAMSOSTEK