DJP Tunggu Arahan Purbaya Soal Pajak Jaminan Hari Tua

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana evaluasi kebijakan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Hingga kini, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan batas manfaat JHT yang bebas pajak masih berada di tingkat Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, evaluasi tersebut merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Fiskal sehingga DJP belum dapat mengambil keputusan sendiri.

"Terus terang kami masih menunggu (arahan), karena ini sebenarnya ranah Direktorat Jenderal Strategi Fiskal," kata Bimo dikutip dari Antara, Senin (13/7/2026).

Meski demikian, DJP telah menyerahkan berbagai data sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tersebut.

Bimo mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki DJP, sekitar 95 persen penerima manfaat JHT saat ini tidak dikenai pajak karena nilai pencairannya berada di bawah batas Rp 50 juta.

"Kalau data kan sudah disampaikan Pak Menteri juga, bahwa 95 persen penerima JHT itu 0 persen pajaknya, karena di bawah Rp 50 juta," jelasnya.

Selain itu, DJP juga telah memetakan kelompok penerima manfaat JHT berdasarkan besaran dana yang dicairkan, mulai dari kelompok yang memperoleh fasilitas bebas pajak hingga kelompok yang dikenai tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Bimo menegaskan DJP siap menjalankan kebijakan apa pun yang nantinya diputuskan pemerintah, termasuk apabila batas manfaat JHT yang bebas pajak dinaikkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.

Menurut dia, yang terpenting adalah seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan yang akan diterapkan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

"Kalau kami sih tergantung perintah. Kalau memang mau dinaikkan misalnya dari Rp 50 juta jadi Rp 100 juta yang bebas pajak JHT-nya, sesuai perintah. Yang penting dampak daripada penerapannya semua juga memahami. Rakyat juga memahami, serikat buruh memahami, kementerian-kementerian yang terkait juga memahami, BPJS juga memahami," lanjut Bimo.

Di sisi lain, DJP juga terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar kepatuhan perpajakan dan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara selaras.

Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat data kepesertaan dan pencairan manfaat JHT menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan meminta data yang lebih lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim bahwa sekitar 95 persen pencairan JHT telah dikenai tarif pajak final 0 persen.

Permintaan data tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Keuangan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

"Kalau saya lihat, sekitar 95 persen dari data yang ada sudah ter-cover pajaknya 0 persen. Tapi kata Pak Said datanya belum terlalu akurat, jadi saya akan meminta data yang lebih lengkap ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Purbaya.

Dalam pertemuan tersebut, Said Iqbal mengusulkan sejumlah perubahan kebijakan, antara lain evaluasi pengenaan pajak JHT, peninjauan kembali mekanisme pajak progresif bagi pekerja yang beberapa kali mencairkan JHT akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), penyesuaian batas manfaat JHT yang dikenai pajak, serta perubahan perlakuan perpajakan terhadap manfaat pensiun, tunjangan hari raya (THR), dan uang pesangon.

Keputusan mengenai usulan tersebut masih menunggu hasil kajian pemerintah sebelum ditetapkan menjadi kebijakan resmi.