Koperasi Kini Boleh Kelola Sumur Minyak Rakyat hingga Tambang Mineral

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka peluang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis, termasuk sumur minyak rakyat, tambang mineral, hingga pembangkit listrik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghidupkan kembali perekonomian desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk di seluruh Indonesia.

"Kami menerjemahkannya sebagai langkah-langkah ideologis mereaktivasi perekonomian desa dengan mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di setiap desa dan kelurahan dan insyaallah nanti akan bermanfaat bagi perputaran uang di desa dan juga bagi pertumbuhan ekonomi di desa-desa," kata Ferry dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Jakarta, dikutip Senin (13/7/2026).

Menurut Ferry, pemerintah kini memberikan ruang bagi koperasi untuk masuk ke berbagai sektor usaha yang sebelumnya didominasi badan usaha lain.

"Kemudian memperbolehkan koperasi sekarang untuk masuk ke berbagai sektor, mengelola sumur minyak rakyat atau sumur idle well. Koperasi sekarang sudah boleh mengelola tambang mineral," ujarnya.

Selain sektor migas dan pertambangan, Ferry mengungkapkan koperasi juga mulai merambah industri pengolahan kelapa sawit dan energi terbarukan. Pada Agustus 2026, Kementerian Koperasi berencana meresmikan pabrik minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) milik Koperasi Unit Desa Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Kami juga sekarang sudah mengelola dan mendirikan pabrik CPO. Bulan Agustus kami akan meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin, Kabupaten Sumatera Selatan," kata Ferry.

Pada bulan yang sama, pemerintah juga menargetkan peresmian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 0,5 hingga 1 megawatt di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau.

Tak hanya memperluas bidang usaha koperasi, pemerintah juga tengah menyiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Ferry mengatakan regulasi tersebut akan menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

"Di tahun ini akan lahir Undang-Undang Perkoperasian yang baru, karena Undang-Undang yang sekarang ini yang kami pergunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sehingga dengan Undang-Undang yang baru ini diharapkan menjadi payung hukum bagi gerakan koperasi di Indonesia," ujar Ferry.