Sukses

Temuan YLKI: Pendapatan Penumpang KRL Anjlok hingga 100 Persen tapi Pengeluaran Naik

Hasil survei ini yang mendorong YLKI meminta pemerintah menambah dana PSO untuk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.

Liputan6.com, Jakarta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan survei terhadap penumpang kereta api terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi mereka.

"Terkait dampak pandemi Covid-19, juga diperoleh data bahwa dampak terhadap penumpang cukup dalam," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).

Dari hasil survei YLKI menemukan jika lebih dari 40 persen responden sebanyak  830 orang mengaku pendapatannya turun, pada kisaran 25 persen, bahkan sampai 100 persen.

Sementara itu, ironisnya, sebanyak 414 responden (lebih dari 25 persen) mengaku mengalami kenaikan pengeluaran.

Hasil survei ini yang mendorong YLKI meminta pemerintah menambah dana PSO utk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.

"Demi menjaga keberlangsungan pelayanan pada konsumen, maka penambahan biaya operasional bagi KRL mutlak diperlukan. Penambahan dana operasional dimaksud bisa atas penambahan dana PSO, atau kenaikan tarif pada konsumen. YLKI lebih memilih penambahan dana PSO," jelas Tulus.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tunda Kenaikan Tarif KRL dan Tambah PSO

YLKI meminta  pemerintah menunda rencana kenaikan tarif KRL atau Commuter Line dan menambah pemberian PSO. Itu karena keberadaan pandemi Covid-19 dinilai sangat berdampak terhadap masyarakat.

Tulus Abadi mengatakan jika pihaknya telah melakukan survei berdimensi ATP WTP pada konsumen KRL pada Oktober 2021, di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung.

Survei persepsi responden terhadap wacana kenaikan tarif dilakukan secara langsung tatap muka dengan responden. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 2.000 orang, dari 20 stasiun di wilayah Jabodetabek dan Rangkasbitung, Banten.

Hasilnya ditemukan jika sebanyak 355 (17,75 persen) responden menyatakan "tarif naik wajar". Sedangkan sebanyak 175 responden (8,75 persen) menyatakan "tarif tetap", alias tidak perlu naik tarif.

"Dengan kata lain, porsi responden yang setuju kenaikan tarif lebih besar, daripada yang tidak setuju/menolak kenaikan tarif," jelas dia dalam keterangannya, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, sebanyak 526 responden (26,3 persen) menyatakan puas dengan pelayanan sekarang, dan sebaliknya sebanyak 1.065 responden (lebih dari 50 persen) menyatakan agar PT KCI selaku pengelola KRL terus meningkatkan pelayanan

Adapun dari aspek ATP (Ability to Pay) diperoleh angka bahwa ATP penumpang utk jarak 25 km pertama sebesar Rp 4.285 (tarif eksisting Rp 3.000).

Sedangkan untuk jarak 10 km pertama, ATP penumpang sebesar Rp 1.605 (tarif sekarang Rp 2.000). Artinya aspek ATP penumpang utk jarak 10 km pertama lebih rendah drpd tarif eksisting

Sementara itu, dari aspek WTP (Willingness to Pay) diperoleh angka bahwa nilai WTP penumpang untuk 25 km pertama adalah Rp 5.156. Sedangkan untuk 10 km pertama nilai WTP-nya Rp 2.177

"Maka dari hasil analisis data, kombinasi antara aspek ATP dan WTP, rekomendasinya adalah; ada potensi bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL sebesar Rp 5.000 untuk jarak 25 km saja. Sedangkan untuk jarak 10 km pertama tidak perlu dinaikkan, karena nilai ATP-nya lebih rendah dari tarif eksisting," jelas dia.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.