Data Terbaru: Total Koperasi Desa Merah Putih 83.382, Transaksi Rp 157,9 Miliar

Tembus 83.382 unit, Koperasi Desa Merah Putih catat transaksi Rp 157,9 miliar dan beras SPHP dominasi penjualan.

Diterbitkan 31 Juli 2026, 16:15 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

 

Liputan6.com, Jakarta - Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Simkopdes terus memperbarui data terkait Koperasi Merah Putih. Mulai dari total koperasi yang beroperasi, transaksi koperasi, hingga produk yang paling banyak terjual di koperasi tersebut.

Mengutip data Simkopdes, Jumat (31/7/2026), tercatat total Koperasi Desa Merah Putih per hari ini mencapai 83.382. Dari total tersebut, 79.708 merupakan koperasi yang telah memiliki akun. Selain itu, 80.978 koperasi memiliki NPWP dan 60.800 koperasi memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Masih mengutip data yang sama, volume transaksi di Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai 67.664 dengan nilai transaksi Rp 157,9 miliar.

Saat ini, barang yang paling banyak dibeli masyarakat di Koperasi Desa Merah Putih yaitu beras SPHP dengan nilai transaksi mencapai Rp 63,9 miliar. Kemudian, minyak goreng menjadi produk terlaris kedua dengan nilai transaksi mencapai Rp 29,6 miliar.

 

Tak Matikan Toko Ritel

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, keberadaan Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) tidak akan mematikan toko ritel atau supermarket yang sebelumnya sudah berdiri. 

"Saya jelaskan, kopdes ini bukan toko, bukan supermarket. Jadi tidak usah khawatir warung-warung, segala macam, ritel-ritel ini tidak ada ini, ya. Bisa saling melengkapi,” ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi tertutup soal KDKMP di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (28/7/2026).

Dia mengingatkan, fungsi kopdes merupakan infrastruktur pemerintah yang juga akan menyalurkan barang-barang subsidi dan bantuan-bantuan kepada masyarakat.

"Selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi dan barang-barang bantuan pemerintah,” kata Zulhas.

Menurut dia, kopdes juga bisa berfungsi sebagai off taker, terutama pada produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah.“Kedua juga bisa berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli Rp 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan Rp 6.500 kerjasama dengan Bulog,” ucap Zulhas. 

Dia mengatakan, apabila koperasinya berjalan dengan baik, maka bisa dikembangkan lagi menjual berbagai macam produk. “Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker,” jelas Zulhas.

Potong Rantai Pasok

Senada, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, fungsi utama koperasi adalah memotong rantai pasok agar tidak menjadi terlalu panjang.

"Koperasi sebenarnya kalau sektor pertanian ini adalah fungsi utamanya memotong supply chain, rantai pasok. Misal dari 8 menjadi 3. Jadi dari 8 rangkaian menjadi 3. 3 itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat,” ucap Amran.

Dia bahkan mengaku pihaknya pernah menghitung pemotongan rantai pasok dan banyak sekali keuntungan jika benar bisa berhasil.

"Kami pernah hitung 9 komoditas itu nilainya untuk middleman dia dapatkan keuntungan Rp 313 triliun. Katakanlah koperasi dapat Rp 50 triliun saja, artinya Rp 263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditas bisa naik, kemudian konsumen yang daya belinya naik, . Konsumen yang biasanya beli 1 kilogram bisa menjadi 1,5 kilogram," jelas Andi Amran.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6