Sukses

6 Agenda Prioritas Presidensi G20 Indonesia di Sektor Keuangan

Indonesia memiliki agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 tahun 2022.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki agenda prioritas yang menjadi fokus dalam Presidensi G20 tahun 2022. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali, Kamis (9/12/2021).

“Kepresidenan 20 memiliki enam agenda prioritas penting, yaitu terkait Exit Strategy to Support Recovery untuk mendukung pemulihan, mengatasi, dalam rangka mengamankan pertumbuhan masa depan,” kata Sri mulyani.

Agenda kedua, Addressing Scarring Effect to Secure Future Growth, yakni mengatasi dampak berkepanjangan (scarring effect) krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang, memperhatikan ketenagakerjaan, rumah tangga, sektor korporasi, dan sektor keuangan.

Ketiga, Payment System in Digital Era, yakni standar pembayaran lintas batas negara  (CBP), serta prinsip-prinsip pengembangan CBDC (General Principles for Developing CBDC).

“Sistem pembayaran di era digital, Keuangan berkelanjutan, Keuangan inklusif, digital dan kecil/menengah dan enterprise dan perpajakan internasional. Semua prioritas ini sangat erat kaitannya dengan apa yang ingin kita bangun bersama untuk pulih lebih kuat,” tegas Menkeu.

Keempat, sustainable Finance, yaitu membahas risiko iklim dan risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon, dan sustainable finance (keuangan berkelanjutan) dari sudut pandang makro ekonomi dan stabilitas keuangan.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Prioritas Selanjutnya

Kelima, digital Financial Inclusion, yakni memanfaatkan open banking untuk mendorong produktivitas dan mendukung ekonomi dan keuangan inklusif  bagi underserved community yaitu wanita, pemuda, dan UMKM, termasuk aspek lintas batas.

“Teknologi digital jelas sangat penting dan itulah mengapa Gubernur Indonesia Perry berusaha untuk mendorong inklusi keuangan. Kami ingin mendapatkan hasil yang nyata dan substantif dari pertemuan G20 ini,” ujarnya.

Agenda keenam, International Taxation, yakni membahas perpajakan internasional, utamanya terkait dengan implementasi Framework bersama OECD/G20 mengenai strategi perencanaan pajak yang disebut Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.