20 Mei Jadi Batas Akhir Posko THR 2021, Menaker Ingatkan Segera Lapor

Cara Menghitung THR (sumber: iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) rencananya akan menutup Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada hari ini, Kamis 20 Mei 2021.

Para pekerja/buruh, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan layanan Posko THR dipersilakan segera melaporkan.

"Berhubung Kamis ini, hari terakhir pelayanan Posko THR Keagamaan, kami ingatkan teman-teman pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi, mau berkonsultasi atau melakukan aduan terkait THR agar segera melaporkan kepada Posko THR Kemnaker," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker. Dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Kemudian 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," ucapnya.

Dia menegaskan, setelah menerima aduan, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut.

Tahap berikutnya akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan rekomendasi pengenaan sanksi.

Saksikan Video Ini

Tunjangan Hari Raya sebagai rejeki tambahan tidak seharusnya sembarang dihabiskan.

2 dari 2 halaman

Topik Pengaduan

Ada lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021, yakni THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan.

Selain itu, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi online).

Sedangkan pengaduan, juga ada lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan kelima THR tidak dibayar karena COVID-19.

"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan," ucapnya.

Menindaklajuti hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan Kemnaker telah berkoordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) secara virtual.

Rapat koordinasi itu dilalukan secara rutin untuk melakukan evaluasi bersama penanganan pengaduan THR di pusat dan daerah serta merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran pembayaran THR.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Potret Krisdayanti Dapat Kejutan Ultah dari Rekan di DPR, Lanjut Bukber Bareng

THR
Peristiwa
THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
THR
Ida Fauziyah
Tokoh
Ida Fauziyah kini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Indonesia Maju.
Lihat Selengkapnya
Ida Fauziyah
Posko THR
Bisnis
Posko THR adalah pelayanan konsultasi dan penegakan hukum mengenai pemberian THR Keagamaan.
Lihat Selengkapnya
Posko THR
menaker