Bunyi Aturan Baru THR di UU PPRT, Besaran Disesuaikan Perjanjian

Liputan6.com, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi disahkan DPR dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa (21/4/2026). UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan baik Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) dan PRT itu sendiri.

Dalam draf RUU PPRT yang diterima Liputan6.com, dijelaskan PRT berhak atas tunjangan hari raya keagamaan. Seperti termuat di Pasal 15 ayat 1 huruf f.

"Mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja."

Sementara dalam pasal 15 ayat 2 dijelaskan besaran dan waktu pembaharan THR tersebut juga mengikuti kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak atau yang tertulis dalam perjanjian kerja sebelumnya.

"Upah dan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan Perjanjian Kerja."

Selain soal upah dan tunjangan hari raya keagamaan, RUU tersebut mengatur soal hak cuti dan jaminan sosial yang didapat PRT.

Pada Pasal 15 ayah 1 huruf d dijelaskan cuti bisa diberikan mengacu kesepakatan kedua belah pihak.

"PRT berhak mendapatkan Cuti sesuai dengan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja."

Sementara pada huruf g dan h dijelaskan PRT juga berhak atas dua jaminan sosial. Yakni kesehatan dan ketenagakerjaan. Adapun bunyinya:

"Mendapatkan jaminan sosial kesehatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan."

"Mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sebelumnya, rapat paripurna sekaligus pengesahan RUU PPRT dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

"Tiba lah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Apakah dapat disetujui disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan dan dijawab setuju. Palu diketuk.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan, pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang ini merupakan kado istimewa di Hari Kartini dan Hari Buruh (May Day).

“Hadiah May Day, hadiah Hari Kartini,” kata Dasco dikutip Selasa (21/4/2026).

Dasco menyebut, pengesahan RUU PPRT merupakan penuntasan janji panjang DPR setelah pembahasan mandek selama 22 tahun.

“Hari ini kami menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang sudah 22 tahun, kami selesaikan,” kata dia.