UU PPRT Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Berhak Cuti dan Dapat Jam Kerja Manusiawi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menempatkan pekerja rumah tangga sebagai tenaga kerja yang mendapat kepastian hukum, serta diberi sejumlah hak seperti pengajuan cuti dan mendapatkan jam kerja yang manusiawi. Hal ini tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

Mengutip draft RUU PPRT Bab V, Selasa (21/4/2026), PRT mendapat hak untuk bekerja dengan jam kerja yang manusiawi. Juga mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja.

Hanya saja, regulasi tersebut belum mengatur lebih rinci soal besaran cuti maupun batas jam kerja untuk para pekerja rumah tangga.

Di luar itu, pekerja rumah tangga juga tetap masuk ke dalam kelompok yang berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun di dalam UU PPRT, pekerja rumah tangga pun berhak menerima sejumlah hak lain seperti tunjangan hari raya (THR) hingga jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) hingga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk THR, PRT punya hak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Tunjangan ini diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan perjanjian kerja.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan waktu pembayaran Upah yang akan disepakati atau diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah," tulis RUU PPRT Pasal 15 ayat (3).

Lalu, PRT juga punya hak mendapatkan jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk iuran jaminan sosial kesehatan, itu akan diberikan kepada pekerja rumah tangga sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat ataupun daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seandainya pekerja rumah tangga tidak termasuk sebagai penerima bantuan iuran jaminan sosial kesehatan, maka pembayarannya bakal ditanggung oleh pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja yang diketahui oleh RT/RW.

Sementara untuk iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bakal ditanggung oleh pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja. Ketentuan lebih lanjutnya nanti akan diatur dalam aturan turunan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP).