Sukses

Sering Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Begini Jawaban Menkes

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bercerita bahwa dirinya kerap ditanya pengusaha atau konglomerat terkait vaksinasi mandiri Covid-19.

Budi Gunadi buka kemungkinan jika perusahaan ingin melakukan vaksinasi mandiri. Namun, ia mengingatkan para konglomerat untuk memahami 3 hal jika ingin bantu pemerintah melakukan

Pemerintah memberikan sinyal untuk para perusahaan yang ingin melakukan vaksinasi mandiri. Namun, ada beberapa hal yang harus diingat sebelum sebuah perusahaan melakukan penyuntikan vaksin.

Pertama, Budi Gunadi menyatakan vaksinasi bersifat sosialis bukan individualis. Menurutnya, vaksin berfungsi bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga memproteksi keluarga dan orang sekitar.

"Sehebat apapun negara beli vaksin kalau orang lain di sekitar negaranya tidak divaksin dan tidak dibantu akan percuma. Karena kan ada pergerakan orang juga, jadi ada kemungkinan penularan tetap ada," kata Budi Gunadi secara virtual, Kamis (21/1/2021).

"Ini program sangat sosialis, bukan program yang sangat Individualis," dia menegaskan.

Kemudian, pemerintah dikatakannya juga wajib melakukan pengadaan vaksin Covid-19 secepat-cepatnya, dan dengan harga semurah-murahnya.

Terakhir, Budi Gunadi menyampaikan, vaksinasi akan diberikan secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, ia berpesan kepada para konglomerat agar tidak memprioritaskan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada golongan kaya terlebih dahulu.

"Jadi kalau teman-teman ada yang ingin membantu, boleh, tapi harus dipahami 3 hal itu. Satu ini sesuatu yang sifatnya harus terjadi di semua rakyat, enggak boleh sekelompok saja, karena enggak ada gunanya juga," imbuhnya.

 

**Ingat #PesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

2 dari 5 halaman

Menkes Siap Pesan 300 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tambahan, Untuk Siapa?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin siap memesan 300 juta dosis vaksin Covid-19 tambahan. Hal itu dilakukan untuk menunjang kegiatan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut perhitungannya, pemerintah memang perlu mempersiapkan dosis vaksin lebih banyak 150 persen dari kebutuhan awal.

"Sampai sekarang kondisinya kita punya secure komitmen delivery sekitar 300 juta vaksin, dan memiliki opsi delivery produksi firm tapi delivery-nya masih opsi sekitar 300 juta vaksin. Jadi sudah memiliki coverage 600 juta vaksin, atau sekitar 150 persen dari target kita," terangnya secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Budi Gunadi menyampaikan, pemerintah bakal mempersiapkan empat jenis vaksin, yakni Sinovac dari China, Astrazeneca dari Inggris, Pfizer dari Jerman, dan Novavax dari Amerika Serikat (AS).

"Jadi emoat yuridiksi secara geopolitik kita bisa lebih nyaman narasi dan empat sumber berbeda dengan teknologi vaksin yang juga berbeda-beda," ungkapnya.

Secara tahapan, program vaksinasi Covid-19 akan melalui 3 fase. Pertama pengadaan vaksin, kedua logistik vaksin, dan terakhir mengenai penyuntikan vaksin.

Adapun pengadaan vaksin ini akan dilakukan pada 188 juta masyarakat Indonesia yang secara umur diprioritaskan untuk 18 tahun ke atas.

"Vaksin untuk selesaikan pandemi ini bukan cara satu-satunya. Kita tetap harus perkuat public health system kita dan mengubah perilaku di setiap tata cara bisnis proses. Sebab bisnis sesudah pandemi akan sangat berbeda dengan bisnis kita sebelum pandemi," imbuhnya.

3 dari 5 halaman

Indonesia Berpotensi Dapat 663 Juta Dosis Vaksin Covid-19

PT Bio Farma (Persero) menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan 663 juta dosis vaksin Covid-19. Jumlah tersebut lebih besar dari yang dibutuhkan yaitu 426 juta dosis.

"Kalau kita masukkan dengan yang lagi proses ataupun potensi ada sekitar 438 juta dosis. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan full supply COVAX/GAVI kemungkinan kita memiliki 663 juta dosis, sementara kebutuhan 426 juta," papar Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (20/1/2021).

Ia mengemukakan, untuk mencapai herd immunity 70 persen dari masyarakat, maka Indonesia harus melakukan vaksinasi terhadap 181 jua orang.

"Karena vaksinasi itu dua dosis, artinya dari 181 juta itu dibutuhkan 362 juta dosis. Tapi memang dalam pelaksanaannya ada vaksin rusak dan segala macam itu kita diberikan allowance 15 persen sehingga total kebutuhan vaksin 426 juta dosis," paparnya.

Dari kebutuhan 426 juta dosis itu, lanjut dia, pihaknya sudah melakukan supply agreement terhadap sejumlah perusahaan vaksin global dengan dukungan Kementerian BUMN, Kemenkes dan Kementerian terkait.

"Pertama dengan Sinovac, ada vaksin jadi sebesar 3 juta dosis, ini sudah sampai semuanya. Kemudian sebesar 140 juta dosis dalam bentuk bahan baku, bertahap masuk ke Indonesia. Bahan baku itu kita proses produksi di Bio Farma untuk menjadi vaksin jadi," katanya.

Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga memiliki kontrak dengan Novavax sebesar 50 juta dosis, dan terdapat opsi tambahan menjadi 80 juta dosis. Ini bergantung dari kemampuan dalam menyerap atau mengeksekusi perjanjian tersebut. 

4 dari 5 halaman

Infografis Yuk Kenali Perbedaan Vaksin, Vaksinasi dan Imunisasi Cegah Covid-19

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: