Lambat Bangun Smelter, Kementerian ESDM Tegur Freeport Indonesia

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau lokasi pembangunan smelter atau fasilitas pemurnian PT Freeport Indonesia di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur.

“Banyak produk hilirisasi yang bisa dikejar, agar nantinya di Indonesia bisa ada pabrik-pabrik yang akan menggunakan hasil pemurnian dari Freeport. Nilai tambahnya bisa terus didorong," kata Agus, dikutip dari laman Kemenperin.go.id, Minggu (11/10/2020).

Menurutnya, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoran dan holding industri pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mining Industry Indonesia (MIND ID).

“Perusahaan tersebut sedang membangun pemurnian tembaga sebagai bahan baku industri otomotif, industri elektronik, kabel, pabrik AC, konstruksi instalasi listrik hingga electric vehicle,” kata Agus.

Proyek smelter PT Freeport Indonesia di kawasan industri JIIPE Gresik, Jawa Timur itu dibangun di lahan 100 hektare, serta supporting area seluas 120 hektare. Fasilitas pemurnian untuk meningkatkan kandungan logam tersebut diproyeksikan akan menjadi tempat pengolahan tembaga terbesar di dunia.

“Namun, saat ini MIND ID sebagai holding industri pertambangan BUMN, menginformasikan bahwa pembangunan smelter tengah mengalami kendala akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap mobilitas kontraktor di lapangan,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke lokasi smelter tersebut, Menperin diterima langsung oleh dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BMKS) Bambang Soetiono, mengatakan JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektare, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan multiguna, area komersial dan perumahan.

“Selain dilengkapi dengan sarana prasaran utilitas yang cukup, Kawasan Industri JIIPE juga terintegrasi dengan pelabuhan berkedalaman -16 meter di bawah permukaan laut, sehingga kapal besar dengan kapasitas 100.000 DWT (dead weight tonnage) dapat melakukan bongkar muat di Pelabuhan JIIPE,” ujar Bambang.

Sekaligus guna medorong daya saing industri yang berlokasi di JIIPE, pemerintah juga sedang melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan kajian usulan kawasan industri JIIPE ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan kajian usulan penurunan harga gas untuk power plant JIIPE, kata Bambang.

Menindaklanjuti kajian tersebut, Kemenperin telah melakukan pembahasan internal usulan penurunan harga gas untuk kawasan industri dengan usulan penurunan harga gas untuk industri yang lain.

Rencananya, di kawasan industri JIIPE sekaligus akan dikembangkan solar panel sebagai alternatif pasokan listrik dengan energi terbarukan. Solar panel akan dibangun secara floating di atas tujuh embung dan di atas atap pabrik. Untuk itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.

“Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak-pihak terkait mengenai perizinan solar panel di JIIPE,” pungkas Agus.