Sukses

Pemerintah Diminta Tak Bebani Kinerja BUMN

Liputan6.com, Jakarta Ekonom Senior, Faisal Basri meminta pemerintah tidak menekan kinerja perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, tekanan dan banyaknya tuntutan yang berlebih justru akan mempengaruhi kinerja BUMN menjadi buruk.

"Jangan paksa macem-macem, cakep banget buat BUMN. Jangan ada beban tambahan. Kan sekarang ini ada beban tambahan," kata dia saat rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (31/8).

Dia khawatir, jika pemerintah mendorong BUMN melebihi normal, dunia usaha dan swasta justru akan berbondong-bondong keluar. Bahkan, semakin besar peranan BUMN nantinya justru semakin turun pula pertumbuhan ekonominya.

Dia mencontohkan. Misalnya saja terjadi di PT Pertamina (Persero). Perseroan didorong pemerintah menciptakan bahan bakar hayati atau biofuel seepeti B100. Sementara B100 itu harganya Rp18.000. Di tambah, Pertamina harus menanggung biaya subsidi tersebut.

"Subsidinya berapa? pemerintah kan gak punya kemampuan subsidi. Tanggung sendiri Pertamina. yang untung siapa? Yang punya biofuel," kata dia.

Fasial menambahkan, jika kemudian Menteri BUMN, Erick Thohir menargetkan perusahaan pelat merah meningkat PDB-nya itu bukan sama sekali tujuan BUMN dan bangsa. Sebab, BUMN jadi ujung tombak.

"Pertamina bisa jual dengan harga kompetitif. jadi saya amat takut dengan cara-cara (penekanan). Jadi ayo kita lihat BUMN sebagai katalisator yang perannya lebih fair, akan meningkat lebih natural. Jangan sampai membahayakan," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

 

 

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

2 dari 3 halaman

Kemenkeu: Pemberian Dana PEN ke BUMN Bukan Asal-Asalan

Pemerintah telah menganggarkan Rp 53,57 triliun untuk penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi korporasi. Dana tersebut diberikan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyatakan akan tetap selektif dalam menyuntikan modal bagi BUMN. Keputusan itu diklaim telah dipertimbangkan matang-matang.

"Kita selektif, enggak sembarang kasih. Kita beri yang betul-betul terdampak tapi di sisi lain memiliki kapasitas pemulihan ekonomi. Seperti mempekerjakan orang dan sebagainya. Ini kita kasih juga ke BUMN penyalur kredit," kata Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatawarta dalam sesi teleconference, Jumat (28/8/2020).

Isa lantas mencontohkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK). Menurutnya, bekal tersebut diberikan untuk mendukung penugasan di bidang infrastruktur kepada BUMN karya tersebut.

"HK ini menyelenggarakan Jalan Tol Trans Sumatera. Enggak ada covid saja tol ini secara hitungan finansial enggak masuk, karena covid trafiknya turun. Ini untuk menjaga keuangan HK agar tolnya tetap lanjut. Padahal sisi lainnya namanya pembangunan tol ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan membangun ekonomi lokal," ungkapnya.

Sementara bagi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, pemerintah sebelumnya meyakini dampak pandemi kepada BUMN ini bisa diatasi. Hanya saja melihat peran PNM terhadap permodalan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka pemerintah memberikan suntikan modal.

"Kami tahu dia butuh dana lebih besar untuk bisa menambah supply pinjaman ke UMKM sebagaimana kita harapkan agar UMKM enggak mati dan terus survive. Bahkan beberapa yang tadinya (pekerja) formal jadi karyawan, ini terpaksa beralih ke usaha mandiri dan ini perlu kita dukung, makanya kita dukung," jelas Isa.

Selain itu, pemerintah disebutnya juga memberi talangan modal kerja BUMN lain, seperti kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

"Jadi kalau mau support Garuda ini kan maskapai penerbangan nasional (flag carrier). Kita ingin industri penerbangan tidak dimonopoli, ada kompetisi yang sehat sehingga kita merasa perlu membangun BUMN ini di tengah revenue yang anjlok," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: