Melihat Kontribusi Industri Tembakau ke Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memiliki ekosistem pertembakauan yang unik karena terintegrasi dari hulu hingga hilir. Luas lahan tembakau nasional mencapai sekitar 267 ribu hektare dengan 99,75 persen merupakan perkebunan rakyat, serta lebih dari 527 ribu petani menggantungkan penghidupannya pada komoditas tersebut.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, selain menyerap hasil panen tembakau petani, industri juga menggunakan sekitar 134 ribu ton cengkeh dan 508 ribu ton daun tembakau setiap tahun yang mayoritas dipasok dari dalam negeri.

"Kondisi ini menjadikan industri hasil tembakau memiliki keterkaitan kuat dengan perekonomian masyarakat pedesaan," kata dia dikutip dari Antara, Sabtu (27/6/2026).

"Dari hasil produksi petani itu, sekitar 68 hingga 72 persen diserap industri sebagai bahan baku. Sisanya memang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan industri sehingga masih diperlukan impor sebagai bahan pencampur," lanjut dia.

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menunjukkan terdapat sekitar 1.700 unit usaha hasil tembakau, dengan 87 persen di antaranya merupakan IKM.

Pada 2025, sektor ini mencatatkan investasi sekitar Rp 6,1 triliun dan menyerap hampir 540 ribu tenaga kerja langsung.

Tak hanya itu, industri hasil tembakau juga menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) yang nilainya mencapai lebih dari Rp 200 triliun per tahun.

Produk tembakau Indonesia pun telah menembus pasar ekspor dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir tembakau terbesar keenam di dunia.

Sebagai pembina industri, Kemenperin terus berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga kontribusi industri dalam negeri, termasuk industri hasil tembakau.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah pimpinan daerah setempat kompak menolak aturan standarisasi kemasan rokok polos atau plain packaging. Aturan ini diyakini bakal merugikan para petani hingga pendapatan daerah yang berasal dari sektor pertembakauan.

Terlebih usulan yang terus didorong oleh Kementerian Kesehatan tersebut ditengarai akan membuat produk tembakau dan rokok elektronik sulit dibedakan satu dengan lainnya. Sehingga mempersulit pengawasan rokok ilegal yang tengah digalakkan oleh Pemerintah.

"Industri pertembakauan telah memberikan kontribusi besar bagi Jawa Timur, baik dalam penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, peluang usaha, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat," ujar Khofifah, Kamis (11/6/2026).

Khofifah mengungkapkan, aturan yang memukul sektor pertembakauan dapat mempengaruhi hasil cukai hasil tembakau (CHT) dari Jatim. Menurutnya, sejak 2018 hingga 2024, tren penerimaan CHT terus meningkat.

Dengan kontribusi Jawa Timur mencapai Rp 133,2 triliun atau 61,41 persen dari total penerimaan cukai nasional sebesar Rp 216,9 triliun pada 2024.

"Jatim menjadi tulang punggung penerimaan CHT nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat," imbuhnya.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo pun meminta agar pemerintah membatalkan pembahasan penerapan plain packaging untuk produk hasil tembakau.

"Ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau," ungkap dia.

Rio menegaskan, industri tembakau merupakan salah satu pilar penerimaan negara dan bagi daerah Situbondo. Wilayah ini menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 59 miliar pada 2024.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok.