Mendag Perluas Akses Layanan Ekspor di 7 Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperluas akses layanan ekspor bagi pelaku usaha dengan meresmikan tujuh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) baru di berbagai daerah. Kehadiran IPSKA diharapkan mempermudah eksportir, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam memperoleh Surat Keterangan Asal (SKA) yang menjadi salah satu dokumen penting untuk memanfaatkan fasilitas perdagangan internasional.

Peresmian dilakukan secara terpusat dari Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, bersamaan dengan pembukaan IPSKA di Garut, Semarang, Natuna, Morowali, Halmahera Utara, dan Sorong.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyebaran IPSKA ke berbagai daerah merupakan upaya pemerintah memperluas akses layanan ekspor agar tidak lagi terpusat di kota-kota besar.

"Dengan adanya IPSKA di berbagai daerah, layanan SKA dapat diakses lebih merata oleh pelaku usaha di berbagai wilayah. Kami harap pelaku usaha di daerah, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat menjangkau layanan fasilitasi ekspor. Upaya ini menjadi bentuk dukungan pemerintah agar makin banyak produk Indonesia hadir dan bersaing di pasar global," ujar Budi Santoso dalam keterangan tertulis, jumat (26/6/2026).

IPSKA memiliki peran strategis dalam menerbitkan SKA, melakukan verifikasi, serta memastikan ketentuan asal barang ekspor Indonesia telah dipenuhi. Dokumen tersebut menjadi syarat bagi eksportir untuk memperoleh tarif preferensi sesuai perjanjian perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara mitra.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam memperluas layanan ekspor. Dengan tambahan tujuh kantor baru, jumlah IPSKA di Indonesia kini mencapai 103 unit yang tersebar di berbagai wilayah.

"Kami harap, kemudahan akses layanan tersebut dapat mendorong makin banyak pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas perdagangan," ujar Tommy.

Selain memperluas jaringan IPSKA, Kemendag juga terus mengembangkan sistem elektronik Surat Keterangan Asal (e-SKA). Melalui fitur otomatisasi yang mulai diterapkan pada 2025, eksportir dapat langsung memperoleh fasilitas tarif preferensi apabila seluruh persyaratan asal barang telah dipenuhi.

Hingga saat ini, tingkat pemanfaatan SKA preferensi telah mencapai 75,6%. Sistem otomatisasi tersebut sudah berlaku untuk ekspor ke Uni Emirat Arab, Hong Kong, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Australia, dan Pakistan. Kemendag juga menargetkan perluasan layanan ke India, Mozambik, dan Cile dalam waktu dekat.

Kehadiran IPSKA baru mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah maupun pelaku usaha karena dinilai mampu memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen ekspor.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengatakan layanan tersebut akan memperkuat ekosistem ekspor di daerahnya.

"Waktu dan biaya logistik dalam mengurus dokumen tidak lagi menjadi masalah. Pelayanan jadi lebih dekat, lebih cepat, dan lebih efisien. Upaya ini adalah komitmen nyata meningkatkan kemudahan berusaha di Kabupaten Banyumas," ujarnya.

Apresiasi serupa disampaikan Wakil Bupati Morowali, Iriane Ilyas, yang menilai IPSKA akan mendukung ekspor berbagai komoditas unggulan daerah seperti nikel, pala, rumput laut, cengkeh, dan kelapa sawit.

Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengatakan pelaku usaha kini tidak perlu lagi mengurus SKA ke Batam atau Tanjung Pinang.

Dari kalangan pelaku usaha, Chief Operations Officer PT Coco Sugar Indonesia, Supriyanti, mengaku kehadiran IPSKA di Banyumas membuat proses ekspor gula kelapa ke lebih dari 50 negara menjadi lebih efisien.

Hal senada disampaikan Gladis Permata Mandasari dari PT Pundi Indokayu Industri. Menurutnya, tersedianya blangko SKA di Banyumas mempercepat proses administrasi sehingga pelaku usaha tidak lagi harus menunggu dokumen dikirim dari Semarang.