Ekspor SDA Langsung Ke Negara Tujuan Dongkrak Devisa Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Praktik pengiriman komoditas sumber daya alam (SDA) Indonesia melalui pelabuhan perantara di negara lain dinilai berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima Indonesia. Pemerintah perlu memastikan seluruh transaksi ekspor tercatat langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar penerimaan devisa, pajak, dan neraca perdagangan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya.

Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Zigo Rolanda, menilai larangan ekspor melalui negara perantara yang ditegaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas nasional.

"Barang kita yang punya, kekayaan alam kita yang punya, maka ekspor harus langsung dari Indonesia ke negara tujuan agar pencatatan neraca perdagangan serta penerimaan devisa dan pajak masuk penuh ke kas negara,” kata Zigo saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (4/11/2026).

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar tersebut menilai persoalan ekspor melalui negara ketiga tidak sekadar menyangkut jalur logistik, tetapi juga menyangkut transparansi pencatatan perdagangan dan posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Menurut Zigo, Indonesia perlu memastikan kekayaan alam yang diperdagangkan memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi negara, bukan justru membuka ruang bagi pihak ketiga untuk mengambil keuntungan dari proses distribusi komoditas.

“Jangan biarkan kedaulatan ekonomi kita diatur-atur atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan pengiriman langsung, wibawa bangsa terjaga dan nilai tambah transaksi tercatat penuh untuk kesejahteraan 280 juta rakyat Indonesia,” tegasnya.

Selain persoalan jalur ekspor, Zigo menyoroti pentingnya memperbesar keterlibatan pengusaha daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam industri pertambangan.

Dia mendukung kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas kepada pelaku usaha lokal dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan keterlibatan kontraktor daerah.

Menurut dia kebijakan tersebut dapat memperluas distribusi manfaat industri pertambangan sehingga masyarakat di sekitar wilayah tambang memperoleh kesempatan ekonomi lebih besar.

Zigo juga meminta pemerintah menjaga keseimbangan pasokan komoditas melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga komoditas nasional.

Dia turut mendorong pembangunan smelter yang menghasilkan barang jadi atau produk akhir agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan setengah jadi.

"Sinergi Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci membangun tata kelola pertambangan yang mandiri dan adil untuk rakyat," ujar Zigo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta ekspor semua produk ekspor energi dan mineral langsung ke negara tujuan, tidak melalui negara perantara.

”Saya perintahkan jangan lagi ada pengiriman sumber daya alam lewat transit negara tertentu. Enggak boleh lagi sumber daya alam dari sektor ESDM, mau kirim barang ke China, tidak boleh mampir di negara yang itu. Langsung saja,” ujar Menteri Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Untuk itu, dia menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengirim ekspor LNG langsung ke negara tujuan. LNG yang diekspor ke Jepang dan Korea pun harus dikirimkan secara langsung tanpa transit.