Hingga November, Serapan Anggaran Kemenhub Masih di Bawah 70 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, hingga November 2019, serapan anggaran Kementerian Perhubungan mencapai angka 63,3 persen atau sekitar Rp 30,7 triliun dari total pagu Rp 44,3 triliun.

Angka ini masih jauh di atas target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 90,37 persen.

"Kita akan melakukan beberapa strategi agar penyerapan anggaran bisa sampai 90 persen," ujar Menhub sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Kamis (14/11/2019).

Lanjut Menhub, hingga saat ini anggaran terbanyak terserap pada kegiatan nonfisik seperti di Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Litbang dan BPSDM.

"Mereka (non-fisik) rata-rata sudah 80 persen. Untuk fisik masih 60-an persen," imbuhnya.

Sebagai informasi, total pagu Kemenhub pada 2019 mencapai Rp44,3 triliun dengan komposisi pagu tersebut terdiri atas rupiah murni Rp26,7 triliun, SBSN sebanyak Rp9,6 triliun, PHLN sebanyak Rp4,2 triliun, dan PNBP serta BLU sebanyak Rp3,6 triliun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan konektivitas di 5 destinasi super prioritas.

Pertama, dirinya menyinggung soal pelabuhan di Labuan Bajo.

"Pelabuhan di Labuan Bajo masih menyatu antara pelabuhan penumpang dengan pelabuhan logistik," ujarnya saat ditemui di sela acara Forum Perhubungan, Kamis (07/11/2019).

Nantinya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun pelabuhan baru di sana. Dalam satu tahun, pelabuhan tersebut harus sudah selesai.

Kedua, membangun kinerja sarana transportasi di daerah wisata. Menhub mencontohkan kawasan Yogyakarta yang sudah memiliki bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA), namun untuk mengkoneksikan dengan tempat wisata, Kemenhub harus membangun jalur kereta api dari Kulon Progo ke Yogyakarta.

"Lalu, kita juga harus bangun jalur bus dan kereta api ke Borobudur. Kita harus menyelesaikan pembebasan tanah, koordinasi pembangunan," tutur Menhub.

Permasalahan ini, lanjut Menhub, harus segera diselesaikan agar aksebilitas antarmoda terjadi di titik-titik wisata.