Sukses

Biayai APBN 2019, Kemenkeu Terbitkan Surat Utang USD 3 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Dolar Amerika Serikat (AS) senilai total USD 3 miliar. Penerbitan ini dilakukan untuk pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 atau yang dikenal dengan pre-funding.

Adapun SUN dalam denominasi USD dengan format SEC-registered secara rinci sebesar USD 750 juta untuk tenor 5 tahun. Kemudian USD 1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan USD 1 miliar untuk tenor 30 tahun.

"Transaksi penjualan SUN dalam valuta asing ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moodys, BBB- dari Standard & Poors, dan BBB dari Fitch," demikian dikutip dari laman djppr.kemenkeu.go.id, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Dengan mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang kondusif pasca KTT G-20, Pemerintah mengakses pasar USD dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019.

Transaksi ini adalah penerbitan kedua Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi USD menggunakan format SEC-Registered Shelf. Penerbitan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN dalam denominasi USD.

Penerbitan SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Adapun Joint Bookrunners dalam penerbitan ini yaitu ANZ, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte.

"Sementara PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers," jelas dia.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Luhut: Utang RI Tergolong Kecil, Itu Diakui Bank Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo sempat menyentil soal utang yang justru digunakan untuk impor bukan untuk produksi.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menegaskan bahwa pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak, yakni sebesar 83,5 persen.

"Negara kita tidak miskin-miskin banget kok. Tax Ratio kita 12 persen. Penerimaan APBN kita 83,5 persen dari Pajak. Naik ini," kata dia, di kantornya, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Dia pun menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Indonesia juga memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

Terkait sentilan soal utang yang besar, menurut Luhut, pernyataan tersebut pun bertolak belakang dengan pengakuan dari lembaga internasional, yakni Bank Dunia yang menyatakan utang Indonesia masih tergolong sedikit.

"Kami enggak ada masalah soal financing. World Bank itu bilang state base kita kredibel. Jadi kalau ada yang ngomong utang numpuk, orang World Bank itu malah bilang, utangnya dikit kali. Jadi tidak betul itu. Asbun (asal bunyi) saja itu," tegasnya.

 

Artikel Selanjutnya
Alasan Sri Mulyani Batalkan Lelang 4 Surat Berharga Negara
Artikel Selanjutnya
Alasan Pemerintah Patok Rupiah 15.000 per Dolar AS di APBN 2019