RI Bakal Jadi Tuan Rumah 2 Pertemuan Ketenagakerjaan

3.255 Tenaga Kerja Konstruksi Dapat Sertifikasi Kementerian PUPR — Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung dan jalan di Jakarta, Sabtu (10/11). Tenaga kerja peraih sertifikat Kementerian PUPR meliputi tukang, mandor, drafter, surveyor, operator pelaksana dan pengawas. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta

Indonesia mendapat amanah dengan dipercaya menjadi tuan rumah dua pertemuan besar yang akan mempertemukan para Menteri Ketenagakerjaan di Kawasan Asia Tenggara pada 2020 mendatang.

Kedua event tersebut yakni ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) ke-26, serta ASEAN Labour Ministers Meeting plus Jepang, Korea dan China (ALMM +3) ke-11.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Maruli A Hasoloan, mengatakan, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah perhelatan dua tahunan ini telah dirundingkan dalam kesepakatan bersama pada pertemuan regional tersebut.

"Selain ingin mensukseskan pertemuan, sebagai tuan rumah Indonesia juga akan mendorong pembahasan agenda yang relevan dengan isu ketenagakerjaan ASEAN dan Indonesia," kata dia dalam sebuah keterangan tertulis, Minggu (2/12/2018).

Maruli menyebutkan, tema pertemuan akan dibahas bersama dengan seluruh anggota ASEAN dan ASEAN+3 dalam berbagai serial pertemuan pasca pelaksanaan acara inti. Dia juga menegaskan, tema yang kelak akan dibahas harus relevan dalam merespons isu mutakhir perihal ketenagakerjaan.

"Pada rangkaian pertemuan sebelum pelaksanaan itulah, Indonesia akan aktif menyampaikan inisiatif gagasan sebagaimana yang dilakukan selama ini," ungkap Maruli.

Lebih lanjut, ia menyatakan, Indonesia akan coba mengangkat beberapa isu ketenagakerjaan yang dinilai bisa menjadi pembahasan bersama antar Menteri Ketenagakerjaan di Kawasan Asia Tenggara, salah satunya tentang pemberian akses pendidikan kepada anak-anak pekerja migran.

"Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran, peningkatan upaya migrasi yang aman, pentingnya merespons dampak ketenagakerjaan dari industri 4.0, dan sebagainya," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Pemerintah Buka Layanan Satu Pintu bagi TKI di Banyuwangi

48 TKI Ilegal Asal Madura Tewas di Malaysia dan Arab Saudi — Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau P4TKI Pamekasan mencatat selama Januari sampai Agustus ...

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemerintah kembali meresmikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Kali ini PTSA tersebut berlokasi di Banyuwangi, Jawa Timur.‎

Peresmian LTSA Banyuwangi dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko didampingi Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan bidang kebijakan publik Reyna Usman dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan bidang kebijakan publik Reyna Usman mengatakan, peresmian LTSA yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi ini merupakan bukti konkret hadirnya negara di tengah masyarakat dalam melindungi hak migrasi setiap warga negara.

"Pembangunan LTSA di berbagai daerah merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran dan keluarganya," ujar dia di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Menurut dia, LTSA Banyuwangi merupakan prototype pertama LTSA yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik. "Tahun ini 2 LTSA yang terintegrasi dengan MPP. Selain Banyuwangi ada juga di LTSA Banyumas," lanjut dia.

Reyna menyatakan, LTSA bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan pelindungan pekerja migran. Selain itu, memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan CPMI atau PMI dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan PMI.

Keberadaan LTSA di kabupaten Banyuwangi sangat penting mengingat Banyuwangi merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

"Dengan keberadaan LTSA ini pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat Banyuwangi menjadi korban perdagangan manusia. Melalui LTSA, masyarakat akan dibimbing bagaimana prosedur yang benar jika ingin jadi pekerja migran sehingga mereka tidak menjadi korban," jelas Reyna.