PLN Siap Beli Biodiesel 20 Persen untuk PLTD

Pemerintah Bakal Cabut Izin Usaha Bila Tak Campur 15% BBN — Kementerian ESDM juga akan terus mengawasi proses pencampuran biodiesel sebesar 15 persen.

Liputan6.com, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap menggunakan bahan bakar biodiesel 20 persen atau B20 pada seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN.

"Tahun ini mesin kami siap menyerap 2,2 juta kiloliter (dari Pertamina)," kata Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN, Djoko Rahardjo Abu Manan usai melangsungkan rapat koordinasi terkait biodisel di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Djoko mengatakan, selama ini PLN memasok bahan bakar minyak dari tiga supplier. Yakni PT Pertamina (Persero), AKR Corporindo, dan PT Kutilang Paksi Mas (KPM).

Namun demikian, dalam penerapannya baru Pertamina yang mampu menyediakan B20. Oleh karena itu, dirinya berharap dengan ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2018, perubahan dari Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, seluruh perusahaan produsen pemasok kebutuhan unsur minyak sawit dapat menerapkan kebijakan tersebut.

"Ini sudah ada Perpres 66 Tahun 2018, semua harus jual. Jadi kita tunggu," kata dia.

Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati juga mengatakan, pihaknya telah siap menjual B20 kepada PLN pada 1 September mendatang.

"Kami siap menjual dan PLN siap membeli," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, penerapan B20 dapat berdampak pada penghematan devisa negara sekitar USD 5,5 miliar per tahun. Dengan asumsi Indonesia menggunakan B20 secara penuh pada PSO dan Non PSO.

"Dengan melaksanakan B20 untuk PSO dan non PSO paling tidak ada dua dampak positifnya. Satu penghematan devisa. Kalau sudah full B20 nya mudah-mudahan dalam waktu enggak lama beberapa bulan kita bisa mencapainya, itu setahun bisa menghemat USD 5,5 miliar," ujar Menko Darmin.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

2 dari 2 halaman

PLN hingga Freeport Siap Pakai Campuran Biodiesel 20 Persen

Mangkir Mencampur Biodiesel dengan Solar, Siap Kena Denda — Pemerintah ingin menegakkan peraturan lebih ketat agar industri melaksanakan amanat tersebut.

Sebelumnya, pemerintah terus menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 terkait penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Dalam revisi ini, pemerintah berencana memperluas pemberian insentif penggunaan campuran bahan bakar nabati 20 persen dalam solar atau biodiesel 20 persen (B20) dari sektor Public Service Obligation (PSO) ke non-PSO.

Rencananya, perluasan B20 tersebut akan diterapkan melalui Perpres yang baru pada Agustus 2018 mendatang. Direktur Pengadaan Korporat PT PLN (Persero), Syofvi Felienty Roekman mengatakan siap menggunakan bahan bakar B20 pada sektor pembangkit listrik.

"Semua kan sudah harus pakai. Ya nanti kita siapkan pembangkit yang bisa dipakai B20," kata Syofvi saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.

Hal senada juga diungkapkan oleh Executive Vice President Director PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Dia mengaku siap apabila kendaraan dan alat berat yang beroperasi di Tambang Grasberg harus menggunakan B20.

"Kita sudah coba pakai. Lagi kita terus uji coba," kata Tonny.

Tonny mengatakan, selama ini Freeport sendiri sudah lama menggunakan bahan bakar minyak jenis biodisel. Hanya saja, B20 masih menjadi pertimbangan pihaknya. Sebab, beberapa alat berat dan kendaraan yang berada di ketinggian tidak menggunakan B20.

"Kan ketinggian 4.000 meter beda ya. Kadar kebekuannya kan beda. Kita kerja di ketinggian 4.000 meter," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penerapan B20 sudah harus segera dilakukan, untuk menekan kebutuhan impor dan peningkatan harga kelapa sawit. Dia menargetkan, revisi Perpres mengenai penerapan B20 akan keluar pada awal Agustus.

"Semua Non PSO juga kena diterapkan B20. Ini kan sudah hasil rapat ratas kemarin. Perpresnya itu sedang disiapkan jadi mudah-mudahan Agustus sudah bisa," kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pembahasan yang menjadi perhatian adalah kemitraan Indonesia - Malaysia dalam memperjuangkan akses pasar kelapa sawit khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di Uni Eropa