Kota Mandiri Harus Sediakan Rumah Seharga Rp 300 Juta

Liputan6.com, Jakarta Pengembangan kota baru atau kota mandiri di pesisir Jakarta kini terus menjadi tren tersendiri. Beberapa pihak menyarankan, pertumbuhan kawasan pemukiman dan ekonomi baru tersebut juga harus diiringi dengan tersedianya rumah dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menjelaskan, keberadaan suatu kota mandiri dapat dikatakan ideal bila memiliki prospek jangka panjang yang bagus serta harga tanah saat ini yang masih murah.

"Strategisnya sebuah kota dilihat bukan saat ini, tapi prospek ke depannya. Karena bangun kota (prospeknya) jangka panjang dan tanah masih murah," ujar dia kepada Liputan6.com, seperti dikutip Minggu (5/8/2018).

Dia menyebutkan, kota mandiri yang secara prospek ke depan menjanjikan adalah kawasan yang memiliki kesiapan infrastruktur dan didukung basis ekonomi wilayah.

"Pemerintah harus turun tangan agar ketersediaan lahan untuk rumah sederhana bisa terjamin. Jangan sampai harga terus naik sehingga nantinya masyarakat bawah tetap tidak punya rumah," tutur dia.

Ali pun khawatir, harga tanah di area pinggiran Ibu Kota semakin tinggi. Oleh karenanya, ia mengimbau pemerintah ikut andil dalam perencanaan kota baru sehingga lahan untuk pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah bisa terjamin.

Selain itu, dia juga mengutip aturan terbentuknya kota baru, yang mewajibkan pengembang menyediakan rumah bagi tiga golongan masyarakat, yakni atas-menengah-bawah.

Adapun ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Harusnya tersedia juga yang Rp 300 jutaan. Karena semakin tinggi harganya relatif cenderung ke investor, dan tidak sustain ke depan kalo proyek banyak investor," tukas Ali.