Wamenkeu Minta Pemda Optimalkan APBD untuk Kepentingan Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan sinergi pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah harus tepat sasaran. Ia menegaskan, kesalahan besar apabila APBD hanya dihabiskan untuk belanja pegawai.

"APBD itu untuk belanja daerah, bukan belanja pemerintah daerah, artinya anggaran digunakan untuk kepentingan daerah bukan pemerintah daerah," ujar dia di Yogyakarta, Senin (20/2/2017).

Ia mencontohkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan dengan anggaran Rp 1 triliun dari penerimaan negara pada transfer ke daerah dan dana desa, antara lain, biaya pembangunan 6.765 ruang kelas SD, 5.511 ruang kelas SMP, 4.182 ruang kelas SMA, 50 rumah sakit.

Kemudian 23.585 orang dapat tunjangan profesi guru selama setahun, 24.911 orang tunjangan khusus guru selama setahun, 1,25 juta BOS siswa SD selama setahun, 1 juta BOS siswa SMP, 714.286 BOS siswa SMA, 2.018 BOK puskesmas, 4,2 juta jampersal ibu hamil, atau 2.144 akreditasi rumah sakit.

Mardiasmo menyebutkan APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun, belanja negara naik dan PDB turun. Artinya, tutur dia, APBN tidak lebih dari 20 persen karena lebih banyak sektor swasta yang menggerakkan perekonomian.

"APBN jadi stimulus, yang menangkap dan melaksanakan uang rakyat yang berputar di daerah adalah swasta," ucap dia.

Dia menuturkan, tantangan saat ini adalah mengoptimalkan pendapatan dari pajak sehingga fiskal meningkat dan alokasi ke belanja negara efektif.

"Di sini peran Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menjadi sangat penting, bagaimana uang yang terbatas bisa disinergikan," kata Mardiasmo.