Liputan6.com, Jakarta - Ibu Kota DKI Jakarta tengah menjadi sorotan masyarakat luas, setelah menempati daftar teratas kota dengan polusi udara terparah di dunia.
Perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir memperbarui daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia, dengan Jakarta ditempatkan di urutan pertama, di susul oleh Dubai dan Doha.
Advertisement
Kondisi polusi udara Jakarta kini sudah beraa di angka 183, menurut IQAir.
Menanggapi buruknya kondisi udara di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah usulan salah satunya adalah rekayasa cuaca memancing hujan, memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan pengurangan kendaraan berbasis fosil.
Selain Jakarta, terdapat sejumlah kota lainnya di dunia yang memasuki daftar kualitas udara dengan kategori buruk. IQAir memeringkat polusi udara di tiap kota dengan memasukkan kategori mulai dari baik, sedang, tidak sehat untuk kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.
Melansir laman iqair.com, Selasa (15/8/2023) berikut adalah 10 kota dengan polusi terburuk di dunia menurut IQAir :
- Jakarta, Indonesia (tidak sehat)
- Dubai, Uni Emirat Arab (tidak sehat)
- Doha, Qatar (tidak sehat)
- Dhaka, Bangladesh (tidak sehat)
- Kuching, Malaysia (tidak sehat)
- Delhi, India ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
- Riyadh, Arab Saudi ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
- Wuhan, China ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
- Kuwait City, Kuwait ( tidak sehat untuk kelompok sensitif)
- Kolkata, India ( tidak sehat untuk kelompok sensitif).
50% PNS Jakarta Bakal WFH Lagi Usai Polusi Udara Jakarta Makin Parah
Diwartakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan ada rencana untuk menerapkan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN atau PNS Jakarta.
Langkah ini sebagai upaya menekan polusi udara Ibu Kota. Pasalnya, belakangan polusi udara Jakarta tengah memburuk.
Rencana tersebut dihabas pada Rapat terbatas (Ratas) peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodebek bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Heru menyampaikan, penerapan WFH di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mampu mengurangi mobilitas kendaraan hingga 60 persen. Oleh sebab itu, dia turut mengajak kementerian terkait mempertimbangkan WFH bagi pegawainya.
"Kami tadi membahas WFH mengurangi transportasi yang digunakan oleh PNS DKI Jakarta ya WFH itu 50 persen - 50 persen atau 40 persen - 60 persen untuk mengurangi kegiatan di Pemda DKI. Tadi kami minta juga kementerian lain juga bisa lakukan bersama WFH," kata Heru Budi Hartono secara daring dalam Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/8/2023).
Advertisement
Bangunan Konsep Green Building
Selain itu, menurut Heru Pemprov DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. Salah satunya, melakukan pengetatan izin mendirikan bangunan agar menerapkan konsep green building.
"Berikutnya, kami akan tegaskan dan ketatkan kembali setiap bangunan yang mendapatkan izin high rise building begitu, itu akan kami ketatkan walaupun aturan di DKI sudah ada untuk mereka melakukan green building," jelas dia.
