Indeks Keamanan Siber RI Rendah, Ini Sektor yang Paling Siap Hadapi Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Tingkat kematangan korporasi dan instansi di Indonesia dalam mengadopsi teknologi perlindungan siber dinilai masih tertinggal. Berdasarkan data lanskap keamanan, indeks keamanan siber Indonesia bahkan menempati posisi rendah di kawasan Asia Tenggara.

Menurut laporan National Cyber Security Index (NCSI) per September 2023, Indonesia menempati posisi keempat dalam kelompok Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dengan skor 63,64, setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Head of Solution Engineering F5 Indonesia, Danang Wijanarko, menilai rendahnya indeks tersebut menjadi bukti bahwa adopsi teknologi proteksi di Tanah Air belum mampu mengimbangi kecepatan model serangan siber yang kini berkembang secara eksponensial.

Kombinasi antara kompleksitas sistem dan masifnya otomatisasi serangan berbasis kecerdasan buatan (AI) membuat ancaman digital semakin nyata.

"Kalau korporasi tidak secepatnya bermigrasi dan melakukan perbaikan, akan menjadi masalah besar. Ini bukan lagi sekadar evolusi, melainkan akumulasi kompleksitas yang menyatu," ujar Danang dalam sesi media briefing, Selasa malam (9/6/2026) di Jakarta.

Sebagai solusi mempercepat adopsi teknologi proteksi, F5 menghadirkan Application Delivery and Security Platform (ADSP). Platform ini dirancang untuk mengonsolidasikan fungsi-fungsi keamanan aplikasi, Application Programming Interface (API), dan AI, sehingga perusahaan dapat merespons ancaman dengan jauh lebih gesit.

Di tengah situasi tersebut, tidak semua sektor bergerak lambat. F5 Indonesia mencatat bahwa sektor korporasi skala besar, khususnya industri perbankan dan layanan keuangan, merupakan sektor yang paling siap dan responsif dalam menghadapi ancaman siber modern, termasuk ancaman post-quantum.

"Sektor yang paling siap semestinya adalah banking. Karena ini menyangkut institusi finansial, mereka memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi. Begitu ada celah atau isu keamanan, mereka secara otomatis akan menjadi pihak pertama yang bereaksi," Danang menjelaskan.

Menurut analisis F5, tingginya kesiapan sektor perbankan didorong oleh dua faktor utama, yaitu perlindungan terhadap aset keuangan dan perlindungan data sensitif pelanggan (personally identifiable information/PII).

Selain perbankan, instansi pemerintah menempati urutan kedua dalam hal kecepatan merespons ancaman siber. Berbeda dengan perbankan yang didorong oleh faktor transaksional, kesiapan instansi pemerintah lebih banyak dipicu oleh sudut pandang kebijakan serta tanggung jawab besar dalam menjaga database krusial negara, seperti data perpajakan dan kependudukan.