Jokowi Melarang Pejabat dan ASN Buka Puasa Bersama, Kiky Saputri Pertanyaan Alasan: Menimbulkan Kerumunan atau Pakai Dana APBD/APBN?

Dalam pernyataannya itu, Jokowi menyebutkan sebagai poin pertama bahwa penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Hal itu membuat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, buka suara, dilansir kanal News Liputan6.com, Kamis (23/3/2023).

"Jika alasannya untuk penanggulangan Covid-19, saya mencatat setahun belakangan ini begitu banyak acara besar yang diselenggarakan tanpa protokol covid lagi. Konser besar (dihadiri) sampai ratusan ribu orang, acara kenegaraan juga ada yang sampai dihadiri 1 juta orang, semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang," paparnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Mengenai larangan bukber ditiadakan untuk kalangan pejabat dan ASN yang diperintahkan Jokowi, tidak berlaku untuk masyarakat umum. Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, memberikan alasan terkait kebijakan ini karena aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyarakat soal gaya hidup.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana dengan tidak melakukan atau mengundang para pejabat saat momentum berbuka puasa.

"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan presiden itu acuan yang utama," beber Pramono Anung.

Jokowi meminta, arahan diteruskan oleh Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti kepada gubernur, bupati dan walikota. Selain itu, surat ini juga ditembuskan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala badan/lembaga.

"Agar saudara mematuhi arahan presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing," tegas surat tersebut.

Sebagai informasi, surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan kepada Presiden sebagai laporan dan wakil presiden.