Adi Kla Project Tanggapi Aksi Indra Lesmana dan AMPLI Minta Pemerintah Batalkan PP 56

Liputan6.com, Jakarta Industri musik Indonesia kembali jadi sorotan. Aksi Indra Lesmana bersama sejumlah musisi atas nama AMPLI (Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia) yang menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pada Senin (20/12/2021), ditanggapi secara kontra oleh Adi Adrian personel Kla Project.

AMPLI yang terdiri dari Indra Lesmana, Endah Widiastuti, Eky Puradiredja, Cholil Mohamad, Once Mekel, Tompi, Eross Chandra dan Yovie Widianto, dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, menyampaikan petisi mengajak musisi di seluruh Indonesia untuk menolak ketentuan-ketentuan dalam PP 56/2021 dan Permenkumham 20/2021.

Namun menurut Adi KLA Project, PP 56 sudah sesuai dengan kebutuhan musisi dan pencipta lagu. Ketidaksempurnaan PP 56/2021 dan Permenkumham 20/2021, tidak lantas membuat keinginan sejumlah musisi dan pencipta lagu ingin membatalkan, apalagi menghapuskannya.

“Mohon maaf, suara AMPLI tidak mewakili suara semua musisi dan pencipta lagi di Indonesia. Menurut saya,  PP 56/2021, sudah sesuai dengan kebutuhan untuk kondisi Industri Musik di Indonesia saat ini. Bahwa ada bagian yang belum sempurna, iya harus diAKUI,” jelas Adi Adrian, kibordis dari band legendaris, Kla Project kepada wartawan, belum lama ini. 

“Mengubah PP 56/2021 misalnya, akan berdampak pada banyak hal. Ujung-ujungnya akan menghambat pengelolaan royalti yang akhirnya akan merugikan para pencipta dan musisi itu sendiri,” sambung Adi Adrian yang juga anggota PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia).

Pemain kibord band progresif Makara ini juga menyoroti soal kritik Indra Lesmana dan kawan-kawan atas keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur sistem pengelolaan royalti.

Baginya, keterlibatan swasta dalam bentuk kerjasama BOT sangat relevan. Sama halnya keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur di bidang lain.

“Di negara lain dalam membangun dan mengelola sistem royalti, juga dilakukan oleh organisasi atau badan usaha swasta. Tidak ada negara lain di dunia yang pembangunan sistem dan pengelolaan royalti dilakukan oleh negara,” simpul Adi Kla.

Adi juga menjelaskan kembali bahwa PP 56/2021 dan Permenkumhan 20/2022, dibuat untuk seluruh musisi dan pencipta lagu di seluruh pelosok negeri, bukan hanya untuk musisi dan pencipta lagu di Jakarta dan kota besar lainnya.