Bukan Cuma Intimidasi, Ini Ancaman Baru yang Membayangi Kemerdekaan Pers

Liputan6.com, Jakarta - Kemerdekaan pers menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Bukan hanya intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis, tetapi juga disinformasi, tekanan hukum, hingga perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mengubah lanskap kerja media. Persoalan itu mengemuka dalam Seminar Internasional Festival Media Selat Malaka di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah praktisi dan organisasi media dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, serta perwakilan diplomatik. Seminar dibuka dengan pidato Sekretaris Pertama Bidang Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Arne Muis, dan Pejabat Program Senior The Japan Foundation Jakarta, Purwoko Adhi Nugroho.

Arne menyoroti masih terjadinya kekerasan terhadap jurnalis di berbagai negara. Padahal, menurut dia, jurnalis memiliki peran penting dalam menyuarakan persoalan publik sekaligus mengawasi institusi.

“Sangat disayangkan bahwa kekerasan terus terjadi terhadap jurnalis, sementara para jurnalis mengemban peran penting dalam mengamplifikasi isu dan mengawal institusi,” ujar Arne di Auditorium, Lantai 3 Gedung Poltek Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nany Afrida, mengungkapkan bahwa intimidasi dan pembatasan kerja jurnalistik masih ditemukan, terutama ketika wartawan meliput isu yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah.

Ia mencontohkan sejumlah isu seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Saat ini jurnalis kerap menemui hambatan dalam meliput isu-isu, contohnya yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Proyek Strategis Nasional,” kata Nany.

Menurut Nany, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Pers sebagai payung hukum bagi kerja jurnalistik. Persoalan yang muncul adalah implementasi aturan tersebut ketika terjadi kekerasan atau penghalangan terhadap wartawan.

“Kita sudah punya UU Pers sebagai payung hukum. Masalahnya, mau tidak kita menerapkannya? Kebanyakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang kami temui selalu berakhir dengan permintaan maaf. Baik, kami terima maafnya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan,” tegasnya.

AJI, kata Nany, juga membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) yang telah hadir di sejumlah daerah dari Aceh hingga Papua untuk membantu advokasi persoalan hukum yang dihadapi jurnalis. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan wartawan juga menjadi perhatian, termasuk melalui dorongan pembentukan trust fund bagi jurnalis.

Bukan hanya kekerasan, disinformasi ikut mengancam. Regional Director Asia Center, James Gomez, melihat persoalan kemerdekaan pers sebagai masalah lintas negara. Ia memaparkan data yang disebutnya menunjukkan adanya 26 kasus pembunuhan jurnalis sepanjang 2026, dengan dua kasus di antaranya berasal dari Indonesia. Selain itu, terdapat 41 kasus penahanan terhadap jurnalis pada tahun berjalan.

Gomez juga menyoroti penggunaan hukum untuk menekan atau mendiskreditkan jurnalis dan organisasi media. Di tengah kondisi tersebut, ancaman lain muncul dari ekosistem digital.

Menurut Gomez, algoritma media digital ikut mendorong penyebaran disinformasi. Pada saat yang sama, tekanan terhadap keberlangsungan bisnis media dapat berpengaruh terhadap independensi organisasi pers.

“Selain itu, faktor algoritma yang mendorong banyaknya disinformasi juga membuat organisasi media tidak mampu menjaga keberlangsungannya. Independensi jurnalis akan semakin melemah,” jelasnya.

Namun, perkembangan teknologi juga tidak sepenuhnya dipandang sebagai ancaman. Gomez menilai teknologi seperti AI dapat dimanfaatkan untuk membantu kerja jurnalistik, sepanjang penggunaannya disertai regulasi dan prinsip kehati-hatian.

Indonesia, Thailand dan Malaysia menghadapi persoalan berbeda. Pongpan Chunjai dari Prachatai Thailand mengatakan kondisi pers di Thailand memiliki sejumlah kemiripan dengan Indonesia. Situasi politik di Thailand, menurut dia, ikut memengaruhi ruang gerak jurnalis.

Ia menekankan pentingnya mendorong akuntabilitas pihak-pihak yang berada di posisi kekuasaan.

“Kita harus mendorong akuntabilitas dari orang-orang yang berada di posisi kekuasaan,” ujar Pongpan.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Media Merdeka (Geramm) Malaysia, Alyaa Alhadjri, menyebut kekerasan fisik terhadap jurnalis di Malaysia relatif sedikit ditemukan.

Namun, tantangan tetap muncul ketika jurnalis meliput isu sensitif yang berkaitan dengan pejabat publik maupun keluarga kerajaan.

“Jurnalis menghadapi tantangan dan hambatan dalam meliput isu sensitif yang berkaitan dengan keluarga kerajaan (royalty),” kata Alyaa.

Masa depan pers ditentukan kemampuan beradaptasi. Di tengah berbagai tekanan tersebut, para pembicara tidak melihat masa depan jurnalisme sebagai sesuatu yang tertutup. Nany menilai masyarakat memiliki peran penting dalam ikut melindungi kerja jurnalistik. Sementara itu, Editor-in-Chief Japan Fact-check Center, Daisuke Furuta, mendorong media memperkuat jaringan hukum dan hubungan dengan organisasi pers internasional.

Menurut Daisuke, dukungan jaringan internasional dapat membantu mengangkat kasus-kasus yang dialami jurnalis di tingkat regional sehingga mendapatkan perhatian lebih luas.

“Kita harus berpatron dengan pihak legal, serta mengeratkan hubungan dengan jaringan pers internasional,” ujarnya.

Dari seminar tersebut, persoalan kemerdekaan pers terlihat tidak lagi sebatas hubungan antara wartawan dan kekuasaan. Perubahan teknologi, disinformasi, keberlangsungan bisnis media, regulasi, serta keamanan jurnalis kini menjadi mata rantai yang saling berkaitan.

Tantangannya bukan hanya bagaimana jurnalis tetap bisa bekerja, tetapi bagaimana masyarakat tetap mendapatkan informasi yang independen, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah perubahan ekosistem media.